Pasar Uni Eropa Akui Tata Kelola Ekspor Kayu Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satu tongkang yang memuat kayu Kruing dari Kalimantan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (2/1). Industri perkayuan Jawa Tengah saat ini masih stagnan terkait imbas krisis global. TEMPO/Budi Purwanto

    Satu tongkang yang memuat kayu Kruing dari Kalimantan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (2/1). Industri perkayuan Jawa Tengah saat ini masih stagnan terkait imbas krisis global. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa memberikan Indonesia  pengakuan terhadap  Forest Law Enforcement Governance and Trade/FLEGT atau  Hukum Kehutanan Tata Kelola Penegakan dan Perdagangan  yang berkaitan ekspor kayu ke kawasan benua itu.

    "Indonesia diakui sudah memenuhi persyaratan  Undang-undang Perdagangan Uni Eropa dan Perjanjian Sukarela yang ditandatangani antara Indonesia dan Uni Eropa pada 2013," ujar Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Putera Parthama, Kamis (25 Agustus 2016).

    Dengan terbitnya regulasi tersebut, maka Indonesia menjadi  negara pertama di dunia yang memperoleh lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke pasar Uni Eropa. "Kini, kita, unggul  dari   negara di Afrika, Amerika Latin, Malaysia, Vietnam, dan China. Kita lebih maju," katanya.

    Ekspor Kayu Indonesia (2011-2014- Nilai FOB US$Juta)













































































































    Negara

    2011

    2012

    2013

    2014

    Jepang

     819,1

     738,5

     788,6

     743,5

    Hongkong

     7,9

     10,6

     11,8

     12,8

    Korea Selatan

     84,4

     80,1

     95,1

     129,2

    Taiwan

     105,2

     108,3

     131,5

     147,5

    China

     208,0

     313,8

     426,4

     532,1

    Arab Saudi

     153,9

     162,4

     156,9

     151,1

    Kuwait

     12,9

     12,6

     16,9

     16,1

    Yordania

     36,6

     40,4

     43,3

     39,3

    UEA

     41,7

     36,3

     25,9

     41,9

    Australia

     32,6

     33,6

     29,1

     36,9

    AS

     106,8

     129,3

     155,0

     151,4

    Belanda

     23,6

     21,6

     17,2

     22,3

    Jerman

     56,6

     62,7

     46,3

     51,2

    Belgia

     30,4

     23,1

     15,1

     26,6


    Sumber: BPS

    "Kini,  semua ekspor produk kayu yang telah bersertifikasi SVLK tidak perlu melalui uji tuntas sesuai dengan Undang-undang Perdagangan Uni Eropa," tutur Putera.

    Menurut dia, Ini  bukti nyata  SVLK diakui oleh 28 negara anggota Uni Eropa sebagai suatu sistem yang menjamin  bahan baku produk kayu Indonesia tidak berasal dari pembalakan liar," ujarnya.

    Dia mengatakan  Indonesia dan Uni Eropa akan menindaklanjuti penerbitan regulasi tentang Lisensi FLEGT Indonesia dengan mengadakan pertemuan Komite Implementasi Bersama (Joint Implementation Committee) pada 15 September 2016 untuk menetapkan tanggal berlakunya Lisensi FLEGT Indonesia.

    Dengan pertemuan tersebut,  kata Putera,  diperkirakan lisensi FLEGT Indonesia akan secara resmi berlaku 15 November 2016 setelah semua otoritas kompeten (competent authority) di semua negara anggota Uni Eropa telah siap menerima ekspor produk kayu dengan lisensi FLEGT dari Indonesia.

    Ia mengatakan momentum pengapalan pertama ekspor produk kayu Indonesia berlisensi FLEGT akan dirayakan baik di Indonesia maupun di Eropa untuk menandai momentum bersejarah tersebut.

    Menurut dia, setidaknya ada dua kota tujuan di Eropa yang akan merayakan kedatangan produk kayu berlisensi FLEGT dari Indonesia yaitu Brussel dan London.

    Dia  berharap  momentum ini  menjadi titik tolak bagi meningkatnya industri perkayuan Indonesia di masa mendatang, karena dengan diterimanya produk kayu Indonesia di pasar Eropa akan meningkatkan produk kayu Indonesia di pasar-pasar dunia lain," ujarnya.

    Sementara Kepala Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  Mariana Lubis mengatakan keberhasilan Indonesia mendapatkan lisensi tersebut merupakan hasil kerja keras multi pihak yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi dan pihak swasta yang telah dirintis sejak 2003 dalam mengembangkan standar SVLK.

    "Kami bangga  Indonesia  menciptakan  sistem verifikasi legalitas kayu dengan melibatkan multi pihak dari berbagai kepentingan yang berbeda, dan kini diakui di tingkat internasional. Bahkan di pihak pemerintah," katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.