Balikpapan Akan Bangun Depo Kontainer Pelabuhan Kariangau

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pelabuhan peti kemas. TEMPO/Fahmi Ali

    Ilustrasi pelabuhan peti kemas. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Balikpapan akan membangun sarana penunjang aktivitas kepelabuhanan berupa depo kontainer atau lapangan penumpukan kontainer, fasilitas ini juga ditujukan sebagai sarana pendukung direct call dari pelabuhan peti kemas Kariangau.

    Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan depo ini menyasar kegiatan bongkar muat di pelabuhan peti kemas Kariangau. Dia juga mengaku belum dapat menjelaskan skema yang merinci mengenai pembangunan depo kontainer tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan tahap pengurusan perizinan.

    "Perizinan sudah diurus tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Tarifnya berapa juga belum kami rumuskan. Yang jelas sekarang masih dalam tahap persiapan, tunggu saja nanti saat launching," jelas Rahmad, Selasa (23 Agustus 2016).

    Dia menerangkan, pada tahap awal depo kontainer akan dibangun di atas lahan seluas 2 hektare di Kawasan Industri Karingau (KIK). Luasan itu mampu menampung 4.000 unit kontainer setiap bulannya.

    Saat ditanya mengenai lokasi pembangunan, Rahmad mengaku masih mencai lokasi yang strategis. Dia juga berencana akan membangun pergudangan di depo kontainer.

    Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal M Basir menyambut baik dan memberikan dukungan. Sebab selama ini fasilitas yang demikian belum tersedia. Adapun lapangan penumpukan milik KKT, bersifat sementara untuk layanan bongkar muat.

    Oleh karena itu tarif yang dibebankan tidak terlalu mahal, yakni Rp16.000 per hari untuk 5 hari pertama. Berikutnya akan dipatok Rp16.000 per hari. Jumlah itu sudah termasuk biaya asuransi jika terjadi kehilangan. Basir mengatakan idealnya setelah bongkar muat selesai, seluruh kontainer tidak diperkenankan berlama-lama di pelabuhan.

    "Kalau terlalu lama menumpuk akan mengganggu arus petikemas di pelabuhan. Idealnya memang harus ada, kalau memang pemkot berencana membangun depo tentu ini akan membantu dan kami siap untuk bersinergi," ucap Basir.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.