Kementerian Koperasi dan KPPU Bentuk Satgas Pengawas Kemitraan Usaha

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perkebunan karet. TEMPO/Parliza Hendrawan

    Perkebunan karet. TEMPO/Parliza Hendrawan

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan di setiap daerah. Sebagai proyek percontohan (pilot project), Satgas Kemitraan itu akan dibentuk di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang banyak terdapat kemitraan usaha di sektor perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit.

    “Yang jelas, Satgas Kemitraan akan dibentuk di daerah yang memiliki atau ada kantor KPPU,” ujar Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Agustus 2016.

    Meliadi mengatakan sinergi antara Kementerian Koperasi dan KPPU sangat penting untuk pengawasan kemitraan di sektor koperasi dan UMKM. Adapun tujuan pengawasan kemitraan adalah melindungi struktur pasar dari upaya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui kepemilikan dan penguasaan mitra usaha.

    Baca Juga: Harga Rokok Naik Rp 50 Ribu? Begini Rencana Sri Mulyani

    Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyambut baik kerja sama tersebut. “MoU ini strategis karena kita bisa menilai apakah kemitraan itu terjadi abuse atau tidak,” katanya. Terlebih, menurut dia, KPPU akan sulit berjalan sendiri dalam pengawasan hingga ke daerah.

    Syarkawi berujar, dalam dua tahun ke depan, KPPU juga akan melakukan reformasi pasar karena masih terjadi ketimpangan ekonomi di Indonesia antara usaha besar dan kecil. Adapun reformasi pasar itu meliputi regulator review, mengubah struktur pasar agar struktur bisnis menjadi berkembang, perubahan perilaku, serta pembentukan Satgas Pengawasan Kemitraan secara nasional hingga tingkat daerah.

    Simak: Tax Amnesty, 7 Negara Ini Tempat WNI Simpan Hartanya

    Syarkawi berharap satgas itu dapat menjadi contoh bagaimana pola kerja sama pengawasan kemitraan antarlembaga. “Termasuk penegakan hukum dan kontrol merger atau akuisisi, jangan sampai menguasai dan mengeksploitasi pasar.” 

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.