TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan dan Penyelesaian Kasus Satuan Tugas Paket Kebijakan Ekonomi Carlo Tewu mengatakan tidak patuhnya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan dalam implementasi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan.
"Kebijakan pemerintah pusat masih gamang ditindaklanjuti pemerintah daerah. Contoh, penerapan obyek pajak di perhotelan, masih ada dualisme. Termasuk kenapa memasang parabola harus ada izin?" ujar Carlo di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 23 Agustus 2016.
Selain itu, menurut Carlo, perilaku aparat kerap menyimpang dalam pelaksanaan paket-paket kebijakan ekonomi di tingkat daerah. "Kami akan koordinasikan ini dengan pemda dan Menteri Dalam Negeri untuk bersama-sama menyelesaikan agar tetap taat asas dalam penyelesaian peraturan-peraturan di daerah," tuturnya.
Baca Juga: Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Catatan dari Dunia Usaha
Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan persoalan utama paket kebijakan ekonomi adalah implementasinya di daerah. "Masalah paling besar di daerah, banyak sumber daya manusia yang menjadi masalah utama kita. Kami harus rapat sendiri lagi untuk mempercepat ini, baik manusianya dan lain sebagainya," katanya.
Hari ini, Satgas Paket Kebijakan Ekonomi kembali menggelar rapat koordinasi. Pokja Penanganan dan Penyelesaian Kasus menerima aduan sebanyak 70 kasus. Sebanyak 39 kasus telah diselesaikan, dengan rincian 32 kasus direkomendasikan ke kementerian/lembaga, 4 kasus ke Pokja II dan III, serta 3 kasus tidak dibahas karena pengadu tak hadir.
Ihwal penuntasan regulasi dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-XII, terdapat 202 dari 203 peraturan pokok yang telah selesai disinkronkan. Selain itu, 20 dari 26 peraturan turunan atau teknis telah rampung. Dari 202 peraturan pokok yang sudah selesai itu, terdapat 62 peraturan yang telah dilakukan uji kepatuhan.
Simak: Tax Amnesty, 7 Negara Ini Tempat WNI Simpan Hartanya
Ihwal paket kebijakan ekonomi, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede pernah mengatakan kalangan pengusaha belum merasa puas atas sejumlah paket kebijakan tersebut. “Berdasarkan survei yang kita lakukan, para pelaku dunia usaha belum yakin dan belum puas betul,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 2 Agustus 2016.
Raden menjelaskan, pihak regulator atau pemerintah daerah terlihat puas terhadap paket kebijakan itu. “Tapi, kalau kita tanya dunia usaha, masih ada yang di bawah 50 persen (tingkat kepuasannya),” ucapnya. Karena itu, pemerintah harus melakukan perbaikan agar paket kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan lebih efektif.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
