BI Setujui Pendirian Perusahaan Operator Bank BUMN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan sudah menyetujui permintaan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno untuk pendirian sebuah perusahaan operator (switching) guna menyelenggarakan layanan transaksi keuangan dari bank-bank BUMN.

    Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan dia sudah mempersilakan Menteri Rini untuk segera membentuk perusahaan tersebut dan segera menunjuk jajaran pimpinannnya.

    "Jika sudah direkrut jajaran manajemennya, dibangun sistemnya, disiapkan teknologi dan informasinya, nanti Kementerian BUMN ke Bank Indonesia lagi untuk persetujuan formalnya," kata Agus di Johar Baru, Jakarta, Kamis petang, 18 Agustus 2016.

    Agus mengatakan inisiasi pembentukkan perusahaan switching bisa menjadi langkah tepat untuk menurunkan biaya operasional perbankan dalam memberikan layanan transaksi keuangan.

    Rencananya, perusahaan switching yang dimiliki empat bank BUMN ini akan mengelola layanan transaksi keuangan di anjungan tunai mandiri dan juga layanan transaksi dari mesin perekam data elektronik (Electronic Data Capture/EDC).

    Jika sudah beroperasi, kata Agus, empat bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan BNI akan memiliki layanan transaksi keuangan dalam satu jaringan sehingga dapat lebih efisien.

    "Nanti keempat-empatnya harus intraconnected dan intraroperated," ujar Agus.

    Saat ini di Indonesia baru terdapat tiga perusahaan swicthing. Pada mulanya, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang menaungi empat bank BUMN berencana untuk mengakuisisi salah satu perusahaan switching yang sudah berdiri, namun rencana itu dikabarkan batal karena tidak adanya kesepakatan dalam perundingan.

    Ketua Umum Himbara Asmawi Syam sebelumnya meyakini perusahaan switching akan terbentuk semester II tahun ini.

    Sejalan dengan pembentukan perusahaan switching itu, Kementerian BUMN juga akan menunjuk bank anchor untuk integrasi ATM dan EDC bank-bank BUMN.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.