Bahas Holding BUMN, Menteri Rini Matangkan Revisi Peraturan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD RI, Irman Gusman (kanan) berdiskusi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno saat menghadiri acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua DPD RI, Irman Gusman (kanan) berdiskusi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno saat menghadiri acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kembali menggelar rapat koordinasi mengenai rencana pembentukan holding badan usaha milik negara hari ini, Kamis, 18 Agustus 2016. Tak hanya diikuti Menteri BUMN Rini Soemarno, rapat ini juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menurut Rini, dalam rapat koordinasi ini, ketiganya akan membahas persiapan revisi peraturan pemerintah mengenai holding tersebut, khususnya PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

    "Rapat mengenai persiapan peraturan pemerintahnya, mengenai aturan-aturan apa saja yang perlu diperbaiki, kami mesti komunikasi sama siapa saja, dan lain sebagainya," ujar Rini saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis ini.

    Rini menilai harus ada aturan yang memungkinkan pemerintah tetap menjadi pengendali utama dalam holding BUMN tersebut. Menurut dia, perseroan dengan komposisi saham 100 persen milik negara yang akan menjadi perusahaan induk.

    Sebelumnya, Rini pernah menyebutkan rencana pembentukan enam sektor holding BUMN, yakni pertambangan, minyak dan gas (migas), perumahan, infrastruktur, jasa keuangan, serta pangan. Ia optimistis pembentukan holding BUMN akan rampung tahun ini.

    Pekan lalu, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas mengenai holding BUMN. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebelumnya menuturkan pemerintah belum memutuskan soal pembentukan perusahaan induk BUMN tersebut. Sebelum holding direalisasi, revisi perlu dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.