Jadi Plt Menteri Energi, Luhut Lanjutkan Kebijakan Arcandra

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi inspektur upacara dalam perayaan HUT ke-71 RI oleh Kementerian Korodinator Bidang Kemaritiman di gedung BPPT, 17 Agustus 2016. ISTIMEWA

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi inspektur upacara dalam perayaan HUT ke-71 RI oleh Kementerian Korodinator Bidang Kemaritiman di gedung BPPT, 17 Agustus 2016. ISTIMEWA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman yang juga menjabat pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan akan meneruskan kebijakan Arcandra Tahar, Menteri Energi sebelumnya.

    “Yang akan saya lakukan tak akan lari dari kebijakan yang sudah ada dan sesuai dengan skenario yang sudah dibuat Pak Candra (Arcandra Tahar),” ucap Luhut saat ditemui setelah mengikuti acara nonton bareng film 3 Srikandi di Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2016.

    Bahkan, ujar dia, untuk penandatanganan berkas pun akan dilakukannya dengan mudah. Bila ada berkas dan surat yang seharusnya ditandatangani Arcandra, dia pun akan segera menandatanganinya.

    Menurut Luhut, semua hitungan yang telah diambil Arcandra sangat rasional. Selain itu, Arcandra memiliki program yang baik. “Kami akan melakukan penghematan di sana-sini,” tuturnya. Luhut mengatakan kini Kementerian Energi sudah memiliki formula agar harga avtur dan gas tak terlalu tinggi.

    Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra sebagai Menteri Energi sejak Selasa, 16 Agustus 2016. Pemberhentian ini terkait dengan isu status kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

    "Menyikapi pertanyaan publik soal Arcandra dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Istana Presiden, Senin malam, 15 Agustus 2016.

    BAGUS PRASETIYO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.