Tak Dapat PMN, Menteri Rini: Anak Usaha BUMN Akan Gelar IPO

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno mengaku akan memerintahkan beberapa anak usaha BUMN melakukan penawaran perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO). Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai alternatif pendanaan di luar Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Tahun depan ada anak dan cucu BUMN yang akan listing. Misalnya Hutama Karya Realty dan Tugu Pratama, yang merupakan anak usaha Pertamina,” kata Rini, Selasa, 16 Agustus 2016. Dia mengatakan Kementerian BUMN tak mengajukan suntikan modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.

    Selain itu, Rini mengatakan langkah pembentukan induk usaha atau holding akan menambah alternatif pendanaan bagi perusahaan. “Holding bisa selesai akhir tahun. Itu akan meningkatkan kemampuan BUMN,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Nota Keuangan serta Rancangan APBN 2017, yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin, tidak ada usulan PMN untuk perusahaan BUMN. Padahal, dalam dua tahun terakhir, Kementerian BUMN selalu mengusulkan suntikan modal bagi perusahaan pelat merah.

    Menurut Rini, PMN yang diberikan kepada BUMN mampu berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol. Dia mengklaim, sejak 2015, panjang jalan tol yang dibangun perusahaan pelat merah dengan PMN sudah sepanjang 1.200 kilometer.

    “Sejak kemerdekaan, baru 670 kilometer,” ujarnya. Selain jalan tol, PMN digunakan untuk membangun pelabuhan, khususnya di timur Indonesia.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.