Diisukan Jadi Menteri ESDM, Satya Yudha: Terima Kasih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satya W. Yudha. TEMPO/Imam Sukamto

    Satya W. Yudha. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo kemarin memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Belakangan ini, menurut rumor yang berembus, Partai Golkar mengajukan kadernya, Satya Yudha, sebagai pengganti Arcandra.

    Isu tersebut semakin kuat semalam, ketika Jokowi turut memanggil Ketua Umum Golkar Setya Novanto ke Istana Kepresidenan. Saat dikonfirmasi, Satya mengaku mendengar rumor tersebut.

    Namun, dia berujar, sampai saat ini belum ada koordinasi di tubuh Partai Golkar perihal pencalonan tersebut. "Karena sistem kita presidensial, semua keputusan tergantung keputusan Presiden. Saya berterima kasih kepada apa yang menjadi pikiran partai saya," ujar Setya selepas menghadiri Sidang Tahunan MPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Satya mengatakan pencopotan Arcandra tidak terlampau berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi. Sebab, negara sudah memiliki beleid haluan, seperti Kebijakan Energi Nasional atau Rencana Umum Energi Nasional. "Saat ini sementara menjadi di tanggung jawab Pak Luhut. Sudah ada guidance-nya. ESDM tidak seperti kementerian lain," kata Satya.

    BacaLuhut Bantah Usulkan Nama Arcandra Tahar ke Jokowi 

    Satya berharap, menteri baru bisa memberi kepastian serta kenyamanan berbisnis bagi investor. Namun upaya itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kedaulatan negara.

    Satya saat ini menjabat sebagai anggota DPR Komisi VII. Sebelumnya dia dipercaya sebagai wakil ketua komisi. Satya menjadi wakil rakyat sejak periode 2004-2009.

    Setelah jabatan Arcandra dicopot, Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Bisar Pandjaitan menjadi pelaksana tugas Menteri ESDM. Presiden tidak memberi waktu pasti kapan menteri baru bakal dipilih.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.