KEIN: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 7 Persen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KEIN, Soetrisno Bachir bersama anggota saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti

    Ketua KEIN, Soetrisno Bachir bersama anggota saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEI) Soetrisno Bachir mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen pada 2019. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan tersebut.

    "Kalau terdapat roadmap strategi industri nasional yang berfokus ke agrobisnis, maritim, industri kreatif, dan pariwisata, kita bisa ke situ (pertumbuhan ekonomi 7 persen)," ujar Soetrisno dalam workshop media KEIN di Hotel Novotel, Bogor, Ahad, 14 Agustus 2016.

    Baca Juga: KEIN Usul Roadmap Strategi Industri Nasional Fokus Empat Ini

    Selain itu, menurut Soetrisno, pola pikir masyarakat perlu diubah seiring dengan pengimplementasian roadmap tersebut. "Kita mewarisi mindset masyarakat yang tidak cinta Indonesia. Roadmap ini akan mengubah mindset dari cinta produk luar negeri menjadi cinta produk dalam negeri," tuturnya.

    Soetrisno berujar, roadmap strategi industri nasional itu akan menjadi patokan bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat dengan adanya percepatan industrialisasi.

    Simak: Menteri Luhut Klaim Amnesti Pajak Dongkrak GDP

    Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, pertumbuhan ekspor harus lebih tinggi daripada impor. "Ekspor minimal tumbuh 3 persen per tahun. Sedangkan impor maksimal tumbuh 2 persen per tahun. Ini strategi agar tumbuh 7 persen," ucapnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.