Luhut: Presiden Marah, 2 Tahun Kilang Minyak Belum Kelar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) berdiskusi dengan (kiri-kanan) Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (kanan) berdiskusi dengan (kiri-kanan) Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah garapan yang tengah disiapkan kementeriannya, mulai dari sektor energi hingga tol laut.

    “Prioritas kita, kalau tidak hati-hati kita akan shortage energi dalam beberapa tahun ke depan,” katanya seusai berbicara dalam Seminar Ketahanan Energi yang digelar Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Sabtu, 13 Agustus 2016.

    Luhut mengatakan pemerintah menyiapkan rencana memprioritaskan produksi gas untuk kebutuhan domestik. “Kita ekspor terus banyak, sehingga melupakan kebutuhan domestik kita. Mungkin kita dulu menghitungnya tidak pas, sehingga kita harus melakukan evaluasi lagi mengenai itu,” katanya.

    Luhut mengatakan pemerintah telah menyiapkan rencana untuk mengurangi ekspor gas, dan memprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan dalam negeri demi mendorong pengembangan industri. Kontrak penjualan gas misalnya yang akan jatuh tempo akan dinegosiasi ulang untuk memperbesar pasokan dalam negeri.

    Salah satunya dengan menyiapkan rencana membangun pipa gas dari Blok Natuna yang saat ini disalurkan ke Singapura, akan dibelokkan sebagiannya menuju Batam. “Kita akan lakukan negosiasi dengan mereka untuk Batam,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan sementara untuk rencana pengembangan blok baru, seperti Blok Masela, prioritas pengunaannya juga untuk dalam negeri. “Blok Masela gak ada masalah. Kita akan minta sebanyak mungkin digunakan dalam negeri. Begitu juga dengan Train 3 yang ada di Tangguh itu juga,” katanya.

    Luhut mengatakan presiden juga meminta agar secepatnya direalisasikan pembangunan kilang pengolahan minyak baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada importasi. “Presiden sampai marah, sudah dua tahun tapi not even one single oil refinery. Saya mau ini jadi,” katanya.

    Menurut Luhut, minimnya infrastruktur kilang minyak berdampak banyak. Salah satunya membuat harga avtur di Soekarno-Hatta lebih mahal ketimbang di bandara di Singapura. “Saya baru tahu fuel kita lebih mahal. Ini multiplier effect, sehingga ada 300 destinasi penerbangan dari Singapura, sementara dari Jakarta hanya 50 karena harga avtur lebih mahal,” ujarnya.

    Rencana penambahan 35 ribu megawatt (MW) pembangkit listrik baru juga akan diteruskan. Luhut mengaku tengah membahas rincian rencana itu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga baru dilantik.

    “Tolong lihat lagi Menteri ESDM, lihat dengan kewenangannya bagaimana, apa mau kita buat timur, tengah, barat, atau dengan transmisi, sehingga bisnis prosesnya lebih cepat,” katanya.

    Luhut mengatakan, di sektor energi listrik presiden juga sudah meminta agar pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas di bawah 50 MW harus buatan dalam negeri. “Sekarang kita evaluasi. Presiden sudah memberi tahu untuk 50 MW harus dibuat dalam negeri. Masak iya gak bisa kita buat,” tuturnya.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.