Soal Pembentukan Holding BUMN, Pemerintah Belum Satu Suara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rencana pembentukan enam holding badan usaha milik negara (BUMN) masih dibahas. Pemerintah masih belum memiliki suara bulat.

    "Pada prinsipnya, presiden sepakat. Tapi masih perlu di-elaborate," kata Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Menurut Darmin, pemerintah masih berdiskusi mengenai beberapa regulasi. Salah satunya ialah definisi sebuah terminologi yang berbeda berdasarkan beberapa regulasi berbeda. "Banyak masalah di lapangan justru mengenai terminologi," katanya.

    Darmin mencontohkan pembahasan mengenai definisi aset negara. "Apakah aset BUMN ini aset negara? Justru di situ perdebatannya." Meski berbeda, Darmin mengatakan pemerintah tak berencana mengubah undang-undang. Semua pihak hanya perlu memiliki pengertian yang sama. "Masih bisa diharmonisasi dan dicari jalan tengahnya," kata dia.

    Pemerintah berencana membentuk enam holding BUMN. Keenam holding itu adalah infrastruktur, perbankan, pertambangan, energi baru, pangan, dan ketahanan energi.

    ADVERTISEMENT

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.