Hipmi Setuju Perikanan Tangkap Tertutup bagi Investasi Asing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi nelayan. TEMPO/Lazyra Amadea Hidaya

    Ilustrasi nelayan. TEMPO/Lazyra Amadea Hidaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia setuju usaha perikanan tangkap tetap tertutup bagi investasi asing. 

    Ketua Bidang Kemaritiman BPP Hipmi Munafri Arifuddin mengatakan perikanan tangkap hendaknya tetap berlaku bagi nelayan dan pengusaha perikanan nasional. 

     

    “Pada wilayah perikanan tangkap memang sebaiknya negatif bagi asing, tetapi di hilirnya, investasi perikanan bisa terbuka untuk investasi luar dan dalam,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10 Agustus 2016).

     

    Dia mengusulkan agar BUMN Perikanan dipercaya mengelola perikanan di Natuna untuk mengatasi polemik antara Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri Susi menolak keterlibatan investor asing, sedangkan Menteri Luhut membuka peluang itu. 

     


    Munafri mengatakan pemerintah memiliki Perum Perindo untuk mengelola perikanan Natuna. Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan tersebut, Perindo harus mencari mitra usaha yang telah berpengalaman lama di perikanan dan sumber pendanaan dari bank-bank BUMN.

    Hipmi memandang, dengan dikelola oleh BUMN, kehadiran negara di sekitar laut yang tengah bersengketa dengan negara tetangga tersebut akan sangat terasa. BUMN dapat melibatkan nelayan lokal dalam industrilisasi perikanan Natuna. Pasalnya sampai saat ini sudah ada 4.000 nelayan yang ingin menangkap ikan di wilayah perairan Natuna.

    "Saya kira kalau ini dioptimalkan akselerasinya akan cepat. Kedaulatan negara pun akan tampak di Natuna dengan dikelola oleh BUMN,” tutur Muna.

    ADVERTISEMENT

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.