Kadin: Pemerintah Harus Hentikan Ekspor Gas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kelangkaan gas elpiji 3Kg. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Ilustrasi kelangkaan gas elpiji 3Kg. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Energi, Minyak, dan Gas Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan pemerintah Indonesia harus menghentikan ekspor gas karena dinilai justru menguntungkan negara lain yang bisa memperoleh keuntungan dan nilai tambah.

    "Negara lain yang beli gas Indonesia mendapatkan nilai tambah setelah diubah jadi pupuk dan petrokimia, dan selanjutnya dibeli lagi oleh Indonesia sehingga nilai tambah dinikmati oleh negara lain," kata Bobby kepada pers, di Cilegon, Merak, Banten, Selasa, 9 Agustus 2016.

    Hal tersebut disampaikan setelah acara pemotongan pertama pipa baja yang menandakan dimulainya proyek pembangunan dua kaki jaket "wellhead platform" senilai US$ 107 juta oleh PT Bakrie Construction.

    Menurut dia, di tengah lesunya harga minyak dan gas di pasar dunia, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian terhadap sektor itu, antara lain dengan mendorong pembangunan pipa untuk distribusi gas dari sumbernya.

    Perlunya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor gas, mengingat Indonesia hanya menghasilkan sekitar 830 ribu barel minyak per hari sehingga harus impor banyak BBM yang berarti membutuhkan subsidi tinggi.

    "Padahal cadangan gas Indonesia masih bisa 50 tahun lagi. Untuk itu yang dilakukan pemerintah harus segera genjot eksplorasi gas," katanya.

    Dia mengakui untuk mendorong pertumbuhan gas saat ini juga belum optimal karena kendala utama adalah belum tersedia infrastruktur yang salah satunya terpenting adalah rencana lama pemerintah membangun pipa gas terintegrasi Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Natuna belum terealisasi.

    Boby mengusulkan agar pemerintah harus mempercepat pembangunan pipa gas terintegrasi karena sumber gas adanya di luar Jawa, sedangkan konsumen terbesar adanya di Pulau Jawa.

    "Jadi kita harus membawa sumber energi dari tempatnya ke Jawa dan salah satu metode paling murah adalah dengan pipa, dan kalau yang lebih jauh jaraknya bisa memakai LNG," tambahnya.

    Saat ini, katanya, industri nasional butuh gas, baik untuk listrik juga untuk bahan baku dari produknya yang saat ini justru susah diperoleh yang sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alamnya.

    Pengadaan pembangunan pipa transmisi gas sebenarnya sudah ditenderkan sejak 2006/2007 tapi nyatanya sampai kini belum juga selesai.

    Dia berharap, Presiden Joko Widodo sudah menggenjot pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan pelabuhan. "Saatnya presiden genjot juga infrastruktur untuk migas," tambahnya.

    Swasta nasional dinilai sangat siap bangun jaringan pipa gas. Sekarang ada tiga ruas terbesar jaringan gas terbesar, yakni Kalimantan-Jawa, Semarang-Gresik, dan Semarang-Cirebon.

    Penggunaan sumber energi nasional 2025 nasional diharapkan 35 persen menggunakan gas dari yang sekarang baru di bawah 20 persen.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.