Pemerintah Dorong Swasta Tingkatkan Investasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mentri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati saat serah terima Jabatan oleh Menteri Keuangan yang sebelumnya di jabat  Bambang Brodjonegoro di Kementrian Keuangan di Jakarta,  27 Juli 2016. Sri Mulyani dipercaya Jokowi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Tempo/Tony Hartawan

    Mentri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati saat serah terima Jabatan oleh Menteri Keuangan yang sebelumnya di jabat Bambang Brodjonegoro di Kementrian Keuangan di Jakarta, 27 Juli 2016. Sri Mulyani dipercaya Jokowi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyebutkan pertumbuhan ekonomi pada semester II perlu digenjot persen untuk mencapai target keseluruhan tahun ini sebesar 5,36 persen.

    Beberapa sektor andalan, seperti ekspor yang terus tergerus, tidak bisa lagi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Menurut Bambang, pada semester II nanti optimalisasi belanja pemerintah pusat dan daerah menjadi dorongan terkuat. Dia berharap daerah tidak lagi menumpuk uang di perbankan.

    Selanjutnya, pada paruh kedua tahun ini aksi ekspansi swasta dalam menanggapi sejumlah paket kebijakan pemerintah juga diandalkan mendorong investasi. “Dengan paket kebijakan itu, sudah saatnya swasta berperan mendorongnya jadi investasi riil, selain yang sudah komit untuk direalisasikan,” ucapnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016.

    Menurut Bambang, investasi yang perlu ditarik masuk ke dalam negeri harus ke sektor manufaktur dan jasa karena harga komoditas di global yang terus terkontraksi tak bisa lagi meningkatkan ekspor. Pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2016 sebesar 5,18 persen atau 5,04 persen total di semester I/2016 lebih banyak disumbang oleh pengeluaran pemerintah.

    Ke depan, pemerintah akan terus menjaga inflasi pada koridor 4 persen ± 1 persen sehingga daya beli konsumen bisa terjaga. Bambang menambahkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga harus dipelihara sebesar 5 persen. “Kalau tidak seperti itu, makin susah mengurangi kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran. Tugas kita memastikan pertumbuhan yang berkualitas,” katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.