TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sampai saat ini, belum ada penjadwalan tim penilai akhir (TPA) untuk mengganti Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) oleh Presiden Joko Widodo. “Belum ada usulan pergantian,” kata Pramono kepada Bisnis, Selasa, 9 Agustus 2016.
Pernyataan itu menepis isu yang beredar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa Kepala SKK Migas akan diganti. Kabarnya, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo menjadi salah satu nama yang disiapkan menjadi calon Kepala SKK Migas.
Terkait dengan kabar mundurnya Darmawan, Pramono mengaku belum mendengarnya. "Saya tidak tahu itu,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar juga menepis isu Darmawan akan menjadi salah satu kandidat Kepala SKK Migas.
Menurut dia, perombakan sejumlah jabatan di Kementerian ESDM belum akan dilakukan. Terlebih soal masuknya Darmawan sebagai calon Kepala SKK Migas, yang kini ditempati mantan anggota KPK, Amien Sunaryadi. "Wah, apalagi itu? Nanti, belum ada, ya," ujarnya di Jakarta, Senin, 8 Agustus 2016.
Meski perombakan kerap dilakukan sejumlah menteri saat baru menjabat, Arcandra menilai, saat ini, pihaknya belum melakukan penyegaran. Transformasi, kata dia, memang menjadi program yang dicanangkan untuk membawa perubahan yang lebih baik.
Namun pihaknya menampik rotasi jabatan atau perekrutan beberapa nama akan dilakukan dalam waktu dekat. "Belum, belum (akan dilakukan). Enggak ada itu. Dari mana itu isunya? Calm down," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said, melakukan sejumlah penyegaran di tahun pertamanya menjabat sebagai menteri. Di antaranya mencopot Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Edy Hermantoro pada November 2015. Sudirman pula yang mendorong kursi Kepala SKK Migas ditempati Amien Sunaryadi, yang dilantik pada November 2015.
Adapun nama Darmawan tak lagi asing karena ia menamatkan pendidikan master dan doktor di A&M Texas, kampus yang sama dengan Menteri Arcandra. Darmawan dan Arcandra pernah menerbitkan opini terkait dengan skema kontrak kerja sama di Indonesia pada 2011 di sebuah media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Darmawan telah berbicara secara informal dengan kantornya untuk meninggalkan posisinya di KSP saat ini. Kabarnya Darmawan akan bekerja di Kementerian ESDM. Belum ada konfirmasi dari Darmawan soal hal tersebut.
