TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bentuk investasi di sektor kelautan dan perikanan saat ini sudah tepat dan tidak lagi seperti investasi zaman sebelumnya yang mengakibatkan penangkapan ikan secara ilegal.
"Sekarang pemerintah membuat investasi penangkapan ikan tertutup untuk asing dan membuka investasi pengolahan diperbolehkan sampai dengan 100% untuk asing. Karena inilah yang benar dan sesuai dengan misi pemerintah menjadikan laut Indonesia adalah masa depan bangsa," katanya, Selasa, 9 Agustus 2016.
Menurut dia, hampir dua dekade perusahaan modal asing diperbolehkan investasi 100% di perikanan tangkap tetapi malah membuat "pro-illegal fishing" karena mereka membawa kapal, membuat pabrik abal-abal, menangkap ikan dan "transhipment" di tengah laut.
Selain itu, katanya, hasil tangkapan di kawasan perairan Indonesia dahulu malah dibawa pergi ikan ke negeri mereka masing-masing dengan menggunakan kapal "trumper" atau pengangkut yang bisa berukuran antara 1.000 hingga 10.000 gross tonnage (GT).
"Yang terjadi adalah 1.300 izin kapal tangkap diduplikasi, realita lebih dari 10.000 kapal ikan dari negara-negara tetangga tangkap ikan di laut kita. Beberapa ribu kapal bahkan tanpa izin sama sekali," katanya.
Dengan model investasi dahulu, dia berpendapat bahwa lautan Indonesia telah menjadi zona bebas mengeruk uang tunai dari komoditas ikan dan udang serta menjadi tempat penyelundupan dari tekstil, minuman beralkohol, dan narkoba.
Akibatnya, ia mengungkapkan sektor perikanan Indoensia pada periode 2003 hingga 2015 telah kehilangan 115 pabrik pengolahan yang tutup atau bangkrut karena tidak ada bahan baku, serta rumah tangga nelayan berkurang 50 persen dari 1,6 juta menjadi sekitar 800 ribu.
Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim juga mengharapkan Menteri Susi dapat menggalang investasi yang berasal dari dana gotong-royong berbagai kelompok nelayan dan tidak hanya mengandalkan pihak asing sebagai investor.
"Menteri Kelautan dan Perikanan tidak cukup percaya diri untuk menggalang investasi dari rakyat, khususnya individu nelayan dan koperasi nelayan," kata Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (5 Agustus 2016).
Menurut dia, sebaiknya pola pembiayaan proyek strategis yang bernilai untuk hajat hidup orang banyak, sumbernya dapat digalang dari rakyat melalui koperasi.
Dia berpendapat, dengan jalan itulah maka aspek kedaulatan negara juga akan berjalan beriringan dengan aspek kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
