TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi Kwik Kian Gie menilai Indonesia belum merdeka dari penjajahan elite politik yang menggerogoti perekonomian melalui korupsi. Menurut dia, harus ada gerakan seperti organisasi Budi Utomo tapi dalam bidang ekonomi.
Budi Utomo adalah gerakan politik kaum pribumi pada 1908 yang menuntut Indonesia lepas dari penjajahan. “Pertemuan kongres rakyat, berhadapan dengan penguasa,” katanya di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016.
Menurut Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional era Presiden Megawati itu, bangsa Indonesia perlu mengerahkan organisasi massa yang memiliki cabang di daerah untuk merumuskan langkah memerangi para penguasa ekonomi. Dia mencontohkan, Muhammadiyah bisa membentuk gerakan yang mewakili aspirasi dari setiap daerah.
Harapannya, para penguasa bisa mengetahui aspirasi yang diinginkan masyarakat di daerah. Hasil kongres para ormas tersebut, ucap Kwik, bisa berbentuk kesepakatan. “Sumpah rakyat,” ujarnya.
Kwik menuturkan upaya itu bukan bertujuan merdeka secara konstitusional, tapi merdeka secara ekonomi dari pelaku tindak pidana korupsi.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, mengimbuhkan, saat ini pemerintahan belum mampu memahami arti Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas soal demokrasi ekonomi. Wakil rakyat, kata dia, juga cenderung mengabaikan pesan konstitusi tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan dirinya sendiri.
Baswir menilai gagasan Kwik perlu diimplementasikan untuk menjaga demokrasi ekonomi di Indonesia. Ia menyebutkan demokrasi ekonomi berarti kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat. Namun kongres rakyat harus dibarengi dengan pemahaman ekonomi kerakyatan bagi semua pihak. “Yang lebih penting, rakyat bisa mengendalikan jalannya roda ekonomi,” ujarnya.
DANANG FIRMANTO
