Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Janji Rahasiakan Data Wajib Pajak

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 2 Agustus 2016. Sebab, tanpa inovasi, maka Indonesia akan jauh tertinggal dari negara lain. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 2 Agustus 2016. Sebab, tanpa inovasi, maka Indonesia akan jauh tertinggal dari negara lain. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.COBandung - Presiden Joko Widodo berjanji merahasiakan data pengusaha yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kerahasiaan data itu dijamim oleh undang-undang sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk ikut menjadi bagian program itu.

Di depan para pengusaha Jawa Barat, Presiden Jokowi meminta para pengusaha Indonesia untuk menarik dana dan harta kekayaanya yang diparkir di luar negeri. Melalui pengampunan pajak, pemerintah telah memberikan skema kemudahan dan keringanan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pajak. "Kita sebenarnya punya sumber dana yang besar untuk membangun, jadi kini saatnya untuk memanfaatkan dana untuk diinvestasikan di dalam negeri. Kita buka peluang baik dalam proyek pemerintah maupun swasta," katanya.

Presiden melakukan sosialisasi tentang amnesti pajak kepada sekitar 3.500 pengusaha Jawa Barat di Hotel Intercontinental kawasan Bandung Utara, Senin, 8 Agustus 2016. Dalam kegiatan sosialisasi pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Pajak itu, juga hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini M Sumarno, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Wagub Jabar H Deddy Mizwar, serta sejumlah pimpinan perbankan dan lembaga keuangan dan investasi.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) penunjukan 55 gateway yang dilibatkan untuk memfasilitasi pemanfaatan investasi dana repatriasi dari pengampunan pajak. Secara simbolis penyerahan SK dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan, Dirut Mandiri Securitas Abi Prayadi Riyanto, dan Reksadana.

Presiden Jokowi menegaskan timnya akan diperkuat oleh laporan BPKP dan intelijen untuk penegakan pelaksana tax amnesty. Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty. "Kami akan all out mempertahankan tax amnesty, bahkan bila perlu hadirkan konsultan-konsultan pajak terbaik. Ini mendapat dukungan politik dari MPR dan DPR, jadi kurang apa lagi," katanya.

Kebijakan tax amnesty ini, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menurut Presiden, bisa juga mengatasi masalah impor bahan pokok. Menurutnya sampai saat ini Indonesia masih mengimpor sejumlah bahan pokok seperti daging, jagung, gula, kedelai dan buah-buahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan instrumen penyerapan pajak berupa sektor investasi di dalam negeri. Menurutnya, ada sekitar lima sektor investasi berupa instrumen yang bisa menampung dana repatriasi dari para pengusaha, di antarnya pertanian, infrastruktur, perikanan, pariwisata, dan property.

"Ini yang harus diselesaikan. Peluang-peluang ini harus bisa dimasuki. Masa nanam jagung aja tidak bisa. Kebangetan. Kebangetan kalau tidak bisa mengatasi masalah jagung," kata dia.

Jokowi mengatakan, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pengusaha-pengusaha lokal bisa memberikan sumbangsih pada sektor investasi yang selama ini belum berkembang. Ia pun menyindir terhadap sejumlah pengusaha lokal yang malah banyak menanamkan modalnya di luar negeri. "Kita berusaha agar uang kita kembali ke dalam negeri," kata Jokowi.

ANTARA | IQBAL T. LAZUARDI S.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

49 menit lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

4 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

4 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

5 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

5 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

6 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.