196.393 Izin UMK Sudah Terbit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pameran Katumbiri Expo 2015 di Jakarta Convention Center, 10 Desember 2015. UMKM rintisan yang mengikuti pameran ini adalah mereka yang dibina oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan yang diadakan oleh Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Tony Hartawan

    Suasana pameran Katumbiri Expo 2015 di Jakarta Convention Center, 10 Desember 2015. UMKM rintisan yang mengikuti pameran ini adalah mereka yang dibina oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan yang diadakan oleh Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah mencapai 196.393 Naskah. Adapun yang yang telah memiliki kartu BRI sebanyak 13.358 Kartu.

    Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Yuana Setiowati mengatakan tingginya capaian program IUMK tersebut karena mendapat respon sangat baik dari pemerintah daerah. “Perkembangan database IUMK setiap saat terus meningkat, dengan posisi data saat ini adalah, Perbup/Perwali yang telah terbit sebanyak 58 peraturan atau 50%  dari jumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebanyak 514," kata Yuana, Senin, 8 Agustus 2016.

    Yuana mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan upaya percepatan penerbitan IUMK dengan sosialisasi kepada semua dinas provinsi/kabupaten/kota, camat maupun Pendamping, dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).  Di samping itu, dilakukan pelatihan entri/input data IUMK kepada camat dan pendamping yang sudah menerbitkan IUMK.

    “Namun, kegiatan ini baru terlaksana di beberapa lokasi disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia. Sedangkan di daerah baru sebagian yang mengalokasikan APBD untuk kegiatan sosialisasi peraturan penerbitan IUMK," kata jelasnya.

    Dia mengemukakan pemerintah daerah menyambut kehadiran peraturan IUMK. Akan tetapi, program yang sudah dianggarkan dalam APBD tidak semua disetujui karena keterbatasan anggaran daerah.

    “Sedangkan kebutuhan biaya dalam penerbitan IUMK memerlukan biaya pendampingan, blangko kertas IUMK, tinta printer, dan jaringan komunikasi online,” lanjut Yuana.

    Yuana menegaskan Kemenkop tetap melanjutkan program IUMK pada 2017. Rencana Deputi Restrukturisasi Usaha adalah menyusun kegiatan penerbitan IUMK sebanyak 70.000 naskah dengan memantapkan penerbitan IUMK melalui sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

    Ada pun mekanisme pemberian IUMK adalah; (1) Penerbitan peraturan Bupati/Walikota untuk pendelegasian kewenangan kepada camat/lurah; (2) Camat/Lurah menerbitkan Naskah Izin Usaha Mikro dan Kecil; (3) Naskah IUMK diterbitkan 1 lembar dan paling lambat 1 (satu) hari kerja, tanpa dikenakan biaya retribusi dan/atau pungutan lainnya. (4) Data IUMK di input ke aplikasi database www.iumk.bri.co.id.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.