TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyebutkan langkah pemerintah yang akan melakukan efisiensi belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebagai hal yang positif.
Wakil Ketua Umum KADIN, Yugi Prayanto menuturkan pihaknya telah mengetahui sejak awal bahwa langkah tersebut lebih realistis. Namun, dia meminta pemerintah bijak dalam proses efisiensi tersebut.
"Biaya kementerian dipotong, tapi pelaku usaha juga masih wait and see. Jangan dibebani lagi dengan pajak-pajak," kata dia, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 6 Agustus 2016.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengumumkan rencana memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebanyak Rp 68,8 triliun.
Yugi mengatakan pembiayaan infrastruktur yang berdampak besar kepada masyarakat harus tetap dijalankan. Dia pun menyarankan pemerintah untuk lebih terbuka, mendengar masukan dari praktisi dan pengamat. "Siapa tahu usulan mereka itu benar, kita ingin lebih banyak masukan demi kebaikan kita."
Yugi mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berani menyampaikan dan melakukan penyesuaian APBNP di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dia membandingkan dengan era sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang memiliki ekspektasi terlampau tinggi.
"Kita lihat kemarin itu harapannya mengawang-awang, jadi kita kritik mereka berburu di kebun binatang sendiri," ucap dia.
Terlebih, dari sisi penerimaan negara yang bersumber dari pajak dinilai terlampau tinggi. "Kalau target tinggi dan tidak realistis, nanti kita juga yang dikejar-kejar pajak," ujarnya.
Yugi setuju dengan pilihan pos anggaran yang dipangkas, menyasar kegiatan seperti perjalanan dinas dan konsinyering. "Silahkan dipotong yang menghabiskan anggaran, kita maunya action yang membantu pelaku usaha."
Menurut Yugi, peluang perekonomian Indonesia untuk dapat kembali pulih sangat terbuka. Dia juga menanggapi positif realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II 2016 yang bisa menembus 5,18 persen. "Kita harus siasati dengan kemampuan kita di lapangan," katanya.
Secara khusus, Yugi mengatakan pihaknya juga menghimbau KADIN di daerah untuk mandiri atau tidak bergantung pada proyek pemerintah yang bersumber dari APBD.
GHOIDA RAHMAH
