Tutup Defisit, Utang Tambahan Rp 17 Triliun Disiapkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 19 Juli 2016. Analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo menilai, indeks konstruksi di BEI sudah menguat 12% dari Januari lalu, sehingga rawan terkoreksi dalam jangka menengah. Tempo/Tony Hartawan

    Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 19 Juli 2016. Analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo menilai, indeks konstruksi di BEI sudah menguat 12% dari Januari lalu, sehingga rawan terkoreksi dalam jangka menengah. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan skenario penambahan utang apabila penerimaan negara tak mampu menutup defisit. Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan timnya akan menerbitkan surat berharga negara sebagai tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan mencapai Rp 17 triliun.

    Schneider menyatakan angka tersebut baru nilai perkiraan. "Bukan otomatis. Kami memonitor terus realiasai penerimaan dan belanja. Kalau tak cukup, baru terbitkan Surat Berharga Negara,” kata Schneider saat dihubungi Tempo, Jumat, 5 Agustus 2016.

    Penerbitan SBN akan batal jika pendapatan menutup defisit pada semester kedua tahun ini. Apalagi, kata Schneider, pemerintah telah memotong anggaran sebesar Rp 133,8 triliun dengan mengurangi belanja tak perlu. Pemerintah memangkas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 65 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sengaja memotong belanja setelah melihat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2016 terlalu ambisius. Kenyataannya, realisasi penerimaan negara hingga semester II jeblok yaitu Rp 634,7 triliun atau 35,5 persen dari target APBNP 2016 Rp 1.786,2 triliun.

    Penerimaan perpajakan baru mencapai Rp522 triliun (33,9 persen) dan non perpajakan Rp 112,1 triliun (45,7 persen). Sri Mulyani memperkirakan kekurangan (shortfall) pajak itu sebesar Rp 219 triliun dari target Rp1.539,2 dalam APBN Perubahan 2016.

    Pelambatan impor dan ekspor dalam negeri mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 22 (perdagangan) berkurang sekitar Rp 32 triliun. Sedangkan peningkatan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga menyusutkan kantong negara. Kini, masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 54 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Akibatnya, penerimaan kembali berkurang Rp 18 triliun.

    Turunnya harga komoditas di pasar internasional turut menekan penerimaan. “Kontribusi penurunan harga komoditas pada penerimaan negara sebesar Rp 108 triliun,” kata Sri di kantornya.

    Dari situlah, Sri pilih memperlebar defisit anggaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto dari target semula 2,35 persen. Semester lalu, defisit membengkak hingga 77,7 persen terhadap APBN Perubahan 2016, atau di angka 1,83 persen dari 2,35 persen. Nilainya mencapai Rp276,6 triliun.

    Pemotongan anggaran, bagi Sri Mulyani tak akan berdampak pada program sosial. "Belanja yang penting untuk masyarakat miskin juga tidak kami potong, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Belanja yang kontraknya sudah terjadi juga tidak karena akan menimbulkan masalah administrasi."

    Sri Mulyani menyebutkan pemerintah juga akan mengatur ulang transfer daerah khususnya untuk program yang bisa diteruskan pada masa anggaran berikutnya. “Untuk daerah-daerah yang masih memiliki kas atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang cukup banyak sehingga itu tidak mengganggu APBD mereka. Tapi itu sifatnya hanya menunda.”

    PUTRI ADITYOWATI | ANGELINA ANJAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.