Jokowi Tegur Rp 3,9 T Mengendap, Jawa Timur: Itu Uang Kas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (tengah) menyerahkan penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana 2015 kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) di Istana Negara, Jakarta, 23 Desember 2015. Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menyediakan transportasi layak bagi warganya. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (tengah) menyerahkan penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana 2015 kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) di Istana Negara, Jakarta, 23 Desember 2015. Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai mampu menyediakan transportasi layak bagi warganya. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur angkat suara ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan 10 pemerintah provinsi yang masih mengendapkan anggaran di bank. Jawa Timur menempati urutan ketiga sebagai provinsi yang paling banyak menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank umum sebesar Rp 3,9 triliun.

    "Itu namanya uang kas atau rumah tangga. Seluruh daerah punya uang kas daerah ini," tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Budi Setyawan saat dihubungi Tempo, Jumat, 5 Agustus 2016.

    Menurutnya, dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di bank pada posisi per bulan Agustus 2016 sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 3,9 triliun. "Di situ ada uang pilkada Rp 400 miliar, uang UMKM (Usaka Mikro Kecil Menengah) bunga 6 persen Rp 400 miliar," ujarnya.

    Baca juga: DKI Simpan Rp 13,9 Triliun di Bank, Ini Penjelasan BPKAD

    Dana tersebut diakuinya sudah dikirimkan dari pemerintah pusat, tapi tak ada APBN yang dianggap mengendap di bank. "Semuanya dari hasil APBD  penerimaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan lain-lain, yang sudah direncanakan," ucapnya.

    Budi menjelaskan, total dana APBD provinsi Jawa Timur untuk tahun 2016 sebesar Rp 24 triliun. Namun angka itu, ujar dia, mencakup pula APBN. Di antaranya ialah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang nanti masuk ke rekening masing-masing penerima BOS.

    Termasuk juga dana alokasi umum (DAU) dan gaji yang dikucurkan pemerintah pusat pada akhir bulan dan disetorkan pada awal bulan. "Jadi ini wajar karena merupakan uang persediaan untuk membayar gaji. Artinya, uang itu lewat saja," kata dia. Sedangkan dana yang masih disimpan atau disebut idle ini, semuanya merupakan dana APBD provinsi sendiri, bukan dana APBN.

    Budi menyatakan, hal itu wajar terjadi karena pada prinsipnya pembangunan di Jawa Timur tetap berjalan. Pencairan anggarannya pun disesuaikan dengan termin setiap proyek. "Masak diserap semua, wong belum waktunya."

    Baca juga: Akhirnya Risma Bicara Blakblakan Soal Pilkada DKI Jakarta

    Menurut dia, penyerapan anggaran di Jawa Timur posisinya sekarang sudah hampir 45 persen. Angka ini diklaim di atas rata-rata penyerapan anggaran nasional yang hanya sebesar 30 persen. Meski begitu, Budi memahami semangat Presiden Jokowi yang mendorong penyerapan anggaran di setiap pemerintah daerah.

    Kemarin, Presiden Joko Widodo menegur kepala daerah yang masih memiliki APBD yang mengendap dalam jumlah besar (idle). Berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani, terdapat Rp 214 triliun APBD yang mengendap di rekening daerah dan belum tersalurkan per Juni 2016, atau turun tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 246 triliun.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.