Soal Pemangkasan Belanja Negara, Ini Kata Gubernur BI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus D.W. Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Agus D.W. Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur BI Agus Martowardojo menilai, usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran belanja negara adalah hal yang bijaksana. Namun hal itu perlu dilakukan dengan cermat dan sinergis supaya tidak memperlambat realisasi program prioritas pemerintah, yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

    "Di pandangan awal saya, pemotongan anggaran oleh pemerintah adalah keputusan yang bijaksana. Namun tantangannya adalah penurunan anggaran, yang jika benar jumlahnya Rp 133 triliun, tidak sederhana," kata Agus di Jakarta, Rabu malam, 3 Agustus 2016.

    Dalam sidang kabinet yang digelar Rabu petang, Sri Mulyani mengusulkan anggaran belanja kementerian/lembaga dipotong Rp 65 triliun dan belanja transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

    Dengan begitu, pemerintah akan mengusulkan pengajuan revisi APBN Perubahan 2016.

    Agus mengatakan jumlah usulan pemotongan anggaran belanja Rp 133,8 triliun itu bukan penyesuaian postur fiskal yang sederhana.

    Berkaca dari pembahasan APBNP 2016 yang disahkan Juni 2016, usulan pemerintah mengurangi anggaran Rp 50 triliun saat itu tidak berjalan mulus.

    "Realisasi (pemotongan) anggarannya kan jadi tidak Rp 50 triliun. Jadi perlu koordinasi yang baik," tuturnya.

    Mantan Menteri Keuangan ini juga mengatakan pemotongan belanja harus ditindaklanjuti dengan kerja sama yang baik untuk merencanakan program dan anggaran belanja.

    Agus mengatakan jangan sampai pemotongan belanja menurunkan manfaat program pemerintah yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

    Disinggung apakah BI akan ikut menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 yang mencapai 5-5,4 persen, Agus enggan menjawab secara spesifik.

    Agus lantas mengatakan kinerja fiskal memang harus menjadi prioritas perbaikan.

    Namun, di sisa 2016, menurut Agus, potensi dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah.

    "Namun, dengan catatan repatriasi itu, anggaran banyak dialihkan ke sektor riil," ujarnya.

    BI memperkirakan, dana repatriasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 560 triliun.

    Di sisi lain, menurut Agus, pemerintah memang dihadapkan dengan pilihan sulit buat menyesuaikan realisasi APBN dengan kondisi ekonomi global saat ini.

    Berkurangnya potensi pendapatan negara, kata Agus, membuat pemerintah harus menentukan langkah bijaksana untuk menurunkan belanja negara.

    Selain itu, dalam Undang-Undang Keuangan Negara, defisit APBN tidak boleh melebihi 3 persen dari produk domestik bruto.

    "Dalam kondisi dunia yang agak lemah seperti sekarang, saya rasa keputusan memotong belanja adalah hal yang bijak. Kalau memang dilakukan, memotong (anggaran) belanja membuat tekanan terhadap pemerintah untuk mengejar pendapatan negara akan berkurang," kata Agus.

    Sementara itu, Sri Mulyani seusai sidang kabinet Rabu petang, mengatakan, untuk memangkas anggaran, dalam waktu dekat, pihaknya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menyisir anggaran supaya pemotongan belanja tidak mengganggu program prioritas.

    ANTARA | VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.