Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan Fiskal

image-gnews
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hendak mengambil kebijakan fiskal 2017 dalam sidang kabinet sore ini di kantor Presiden. Secara khusus, pemerintah akan memutuskan terkait target penerimaan negara agar tidak terlalu ambisius.

“Nanti akan dihitung secara kredibel, seperti apa aksi yang akan diambil. Sehingga perlu ada sidang kabinet,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Rabu, 3 Agustus 2016.

Presiden Joko Widodo akan memberikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Kementerian Keuangan telah mengusulkan sejumlah asumsi makro.

Beberapa asumsi makro itu adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen, tingkat inflasi 3-5 persen, dan nilai tukar rupiah di level Rp 13.300-13.600 per dolar AS. Keputusan ini akan dituangkan dalam nota keuangan yang dibacakan presiden pada 16 Agustus 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dapat memberikan pandangannya terkait RAPBN 2017. “Sedang kami selesaikan. Nanti lihat di sidang kabinet,” kata dia setelah rapat koordinasi bersama Darmin pagi tadi.

Tak hanya anggaran 2017, pembahasan anggaran 2016 juga akan menjadi sorotan dalam rapat kabinet sore ini. Sri Mulyani akan mengkaji ulang belanja pemerintah non prioritas yang bisa dipangkas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dia tidak akan memotong anggaran infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Pendidikan dan kesehatan juga (tidak dipotong) karena sangat mempengaruhi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Sisi law enforcement juga penting karena kepolisian, kejaksaan, dan KPK adalah institusi yang penting untuk menciptakan kepastian," kata Sri Mulyani.

Realisasi APBN 2016 pada semester I baru mencapai 35,5 persen atau Rp 634,68 triliun. Sedangkan defisit hingga semester ini telah mencapai 1,83 persen terhadap pendapatan domestik bruto atau senilai Rp 230,7 triliun atau mencapai 77 persen terhadap target defisit akhir tahun sebesar 2,35 persen (Rp 296,7 triliun).

Sri Mulyani berharap, penerimaan dari tax amnesty pada tahun ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi yang tertekan oleh menurunnya harga komoditas. "Sehingga dia bisa diharapkan untuk mengurangi kebutuhan finansial yang cukup besar untuk tahun anggaran 2016.”

Pemerintah juga masih mempertahankan besaran defisit di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Kalau diubah akan merusak kredibilitas,” kata Darmin.

PUTRI ADITYOWATI | ANGELINA ANJAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Setelah Jakarta Bukan IKN, Heru Budi Minta Kelonggaran 3 Kebijakan dari Pemerintah Pusat

30 Agustus 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencoba LRT Jabodebek bersama anggota PPSU di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Jumat 25 Agustus 2023. Heru hendak mengecek kesiapan operasional LRT Jabodebek menjelang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Agustus 2023 mendatang. Tempo/Tony Hartawan
Setelah Jakarta Bukan IKN, Heru Budi Minta Kelonggaran 3 Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Menurut Heru Budi, 15 tahun ke depan Jakarta masih bisa memimpin di sektor ekonomi.


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


Pemerintah Terapkan Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Responsif

15 Maret 2023

Menko Airlangga Ajak Investor Tanamkan Modal Di Sektor Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan
Pemerintah Terapkan Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Responsif

Pemerintah akan terus melakukan sinergi antara pemangku kepentingan


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


BPS Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi 2022

6 Februari 2023

Buruh pekerja bangunan menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan upah nominal harian buruh bangunan termasuk tukang bukan mandor pada Mei 2018 naik 0,12 persen dibanding April 2018, atau naik dari Rp 85.983,00 menjadi Rp 86.104,00 per hari pada Mei 2018. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi 2022

BPS mencatat bagaimana kebijakan pemerintah melalui konsolidasi fiskal dan moneter sepanjang 2022.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.