Ini Strategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), berjabat tangan dengan Menkopolhukam Wiranto dalam acara pengarahan tax amnesty di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2016. Program pengampunan pajak atelah dimulai sejak 18 Juli lalu. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), berjabat tangan dengan Menkopolhukam Wiranto dalam acara pengarahan tax amnesty di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2016. Program pengampunan pajak atelah dimulai sejak 18 Juli lalu. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan beberapa strategi untuk menggenjot penerimaan negara. Saat ini, dia tengah meneliti semua sektor kegiatan ekonomi yang diduga mengalami perlambatan.

    "Harga komoditas yang turun, kan, menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami penurunan penerimaan. Penurunan itu tidak bisa kami kontrol karena memang harganya turun," kata Sri Mulyani seusai sosialisasi tax amnesty di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.

    Penurunan penerimaan perusahaan-perusahaan itu disinyalir turut menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. "Karena itu, kami melihat apakah ada aktivitas lain yang belum dikenai pajak. Jadi kami akan lakukan secara seimbang," ujarnya.

    Menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan melakukan mitigasi untuk meminimalkan dampak perlambatan ekonomi, seperti menurunnya harga komoditas. "Hal yang di luar kontrol pemerintah harus dimitigasi dengan langkah-langkah lain untuk meminimalkan dampaknya," katanya.

    Hingga September mendatang, Sri Mulyani akan memantau seberapa besar penerimaan pajak yang masuk, khususnya dari tax amnesty. "Berapa jumlah pendapatan yang bisa dimobilisasi. Sesudah itu, kami kerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan penerimaan pajak," ucapnya.

    Nantinya, Sri Mulyani juga berencana menyisir belanja pemerintah yang masih bisa dihemat. Namun, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, dia tidak akan memotong anggaran infrastruktur karena proyek tersebut penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    "Pendidikan dan kesehatan juga (tidak dipotong) karena sangat mempengaruhi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Sisi law enforcement juga penting karena kepolisian, kejaksaan, dan KPK adalah institusi yang penting untuk menciptakan kepastian," tuturnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.