Jepang Ingin Perdalam Kerja Sama Kelistrikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fukuda Yasuo. zimbio.com

    Fukuda Yasuo. zimbio.com

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah Jepang ingin terus meningkatkan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis. Salah satunya dalam megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (MW).
     
    Hal itu disampaikan Yasuo Fukuda, mantan Perdana Menteri Jepang sekaligus Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), dalam courtesy call dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kamis, 28 Juli 2016, di Jakarta. "Infrastruktur adalah dasar perkembangan ekonomi dan kami ingin berkontribusi dalam sektor ini, khususnya pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt, di Indonesia", kata Fukuda dalam siaran pers, Jumat, 29 Juli 2016. 
     
    Realisasi komitmen ini diwujudkan dengan keikutsertaan pemerintah Jepang dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang atau yang dikenal dengan sebutan Central Java Power Plant. Proyek ini merupakan kerja sama antara PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dan badan usaha milik negara asal Jepang dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
     
    Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik kerja sama antara Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin selama ini. Ia akan memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Termasuk membantu investor Jepang yang telah berinvestasi ataupun berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

    "Beberapa waktu lalu, proyek PLTU Batang mengalami sengketa pembebasan lahan, kantor kami (Kementerian Koordinator Perekonomian) aktif sekali ikut mengatasi persoalan ini," ujar Darmin. 
     
    Pemerintah Indonesia pun terus memperbarui dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Instrumen kebijakan, seperti paket kebijakan ekonomi, adalah langkah nyata pemerintah guna mendorong investasi dalam negeri. Pun saat ini sudah dibentuk satuan tugas untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan 12 paket kebijakan ekonomi yang sudah ada. 
     
    Salah satu kelompok kerja di dalamnya, menurut Darmin, bertugas diseminasi dan menjelaskan paket kebijakan ekonomi ke beberapa negara, termasuk Jepang. "Saya yakin sudah ada rencana ke Tokyo dalam waktu dekat untuk menjelaskan paket kebijakan ekonomi yang sudah kita ambil selama ini," tuturnya. 
     
    PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.