Jadi Menteri Agraria, Sofyan Djalil: Nilai Waktu Kuliah C  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan ia kurang siap menduduki jabatan barunya. "Kalau bisa memilih, saya tetap di Bappenas saja, nilai Agraria saya waktu kuliah C," ucapnya, berkelakar, ketika menyerahkan jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016.

    Menurut Sofyan, tugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang cukup berat. Terlebih ketika menteri terdahulu, Ferry Mursyidan Baldan, mengingatkan pentingnya tugas yang harus diselesaikan sebagai menteri yang mengurusi lahan tersebut.

    "Karena soal tanah, orang bisa cerai, bahkan bunuh-bunuhan," ucap Sofyan. Belum lagi proyek pembangunan pemerintah bisa terhambat lantaran pembebasan tanah yang prosesnya kerap berlarut-larut.

    Namun Sofyan tetap bersyukur masih diberi kepercayaan tetap di kabinet. Hal ini merupakan garis tangan dan amanat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

    Sebelumnya, Sofyan pernah menduduki empat posisi menteri yang berbeda. Posisi tersebut antara lain Menteri Telekomunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koordinator Perekonomian, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

    "Jadi kita tak perlu grasak-grusuk mengejar impian, percaya saya dan berusaha saja sebaik-baiknya," katanya. Sofyan pun mendoakan agar Menteri Bambang bisa lebih sukses memimpin Bappenas ketimbang dia.

    ANDI IBNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.