Hari Kesembilan, Penerimaan Tax Amnesty Rp 1,78 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Jumlah penerimaan negara yang berasal dari pengampunan pajak hingga Rabu ini atau hari kesembilan sejak pemberlakuan program tersebut telah mencapai Rp 1,78 triliun. "Kemarin ada yang laporkan repatriasi, sehingga total penerimaan seluruhnya Rp 1,78 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama di kantornya, Kamis, 28 Juli 2016.

    Hestu menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) terus bertambah dari hari ke hari. Untuk pertama kali, ada satu wajib pajak yang mengembalikan dananya ke Tanah Air atau repatriasi sebesar Rp 458 miliar. 

    Penerimaan berasal dari deklarasi harta di dalam dan luar negeri dengan tarif 4-10 persen serta repatriasi aset sebesar 2-5 persen bergantung pada periode laporan. Dengan demikian, kata Yoga, jumlah tebusan pajak yang terkumpul telah mencapai Rp 41 miliar per pagi ini. "Ini akan bergerak terus.”

    Pemerintah menargetkan penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Kampanye program ini cukup massif. Tercatat beberapa bank penampung dana dan pemerintah membuka layanan bantuan online dan offline (kantor). Layanan ini juga terdapat di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Hong Kong, dan New York.

    Sehari setelah menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memimpin rapat koordinasi tax amnesty bersama pejabat eselon I-III dan Direktorat Jenderal Pajak. Rapat digelar sebelum Sri Mulyani menghadiri rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang ini. "Bu Menteri mendalami tax amnesty dan memberikan arahan untuk menyukseskan program ini," tuturnya.

    PUTRI ADITYOWATI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.