Tiga Menteri Ini Tentukan Hajat Hidup Masyarakat Pesisir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Seperti biasa, para menteri baru ini mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam sebagai ciri khas dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Seperti biasa, para menteri baru ini mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam sebagai ciri khas dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Perikanan (Kiara) menyoroti pekerjaan rumah tiga menteri baru yang terkait langsung dengan isu kelautan dan perikanan.

    Ketiga menteri itu adalah Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Ketiga menteri itu dipandang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat pesisir, seperti nelayan tradisional, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, dan pelestari ekosistem pesisir.

    Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara Parid Ridwanudin mengatakan reklamasi Teluk Jakarta menjadi acuan kinerja Menko Kemaritiman Luhut yang menggantikan Rizal Ramli.

    "Berbukti pelanggaran yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum yang tegas, disertai dengan upaya memulihkan ekosistem perairan Teluk Jakarta dan dipenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat pesisir," katanya dalam siaran pers, Rabu (27 Juli 2016).

    Sementara itu, catatan untuk Mendag Enggartiasto adalah ketidakterbukaan perizinan dan penetapan kuota impor garam tanpa memprioritaskan penyerapan garam lokal sehingga merugikan petambak garam nasional.

    Pendataan yang semrawut, yang berujung pada impor garam yang merugikan petambak, juga menjadi pekerjaan rumah Menperin Airlangga. Pengganti Saleh Husin itu juga perlu meningkatkan kualitas garam lokal menjadi garam yang dipasarkan secara luas juga harus dilakukan, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    "Maka dibutuhkan keberanian untuk memprioritaskan kepentingan nasional, khususnya masyarakat pesisir. Tanpa keberanian ini, perombakan jilid kedua ini tidak akan menghadirkan perubahan," ujarnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.