TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pertemuan bersama menteri dari berbagai negara untuk membahas transparansi ikan dan produk ikan. Transparansi akan dicapai dengan menerapkan sistem penelusuran ikan dan produknya (traceability of fish dan fisheries products).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sistem penelusuran ikan dan produknya merupakan salah satu upaya melawan penangkapan ilegal atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). "Jadi tidak hanya menenggelamkan kapal, tapi juga dengan traceability," katanya seusai pertemuan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016.
Susi mengatakan, dengan menelusuri asal-usul ikan, pemerintah dapat memastikan apakah ikan tersebut ditangkap secara legal. "Penting untuk mengeliminasi kegiatan penangkapan ilegal," ujarnya.
Data yang dikumpulkan tak hanya lokasi penangkapan. Susi mengatakan sistem penelusuran juga akan mengumpulkan data tentang jumlah tangkapan, keterangan mengenai penangkap ikan, tempat penjualan, hingga tempat ikan tersebut diolah.
Beberapa peserta pertemuan pun setuju untuk mengimplementasikan perjanjian Port State Measures. Perjanjian dibuat guna mencegah IUU Fishing. "Jadi nanti pelabuhan kami tidak diizinkan melayani apa pun kepada kapal pelaku IUU Fishing," tutur Susi.
Namun Susi mengakui perjanjian tersebut masih terkendala. "Illegal fishing kan tidak landing di pelabuhan, tapi transfer di tengah laut," ucapnya. Namun ia menilai inisiatif untuk mengikuti perjanjian tersebut sudah sangat bagus.
Menteri Pertanian dan Perikanan Malaysia Ahmad Shabery bin Cheek mengatakan pihaknya mendukung langkah memerangi penangkapan ikan secara ilegal. "Malaysia juga menjadi korban," katanya. Ia menuturkan pihaknya akan berkomitmen atas upaya melawan penangkapan ikan secara ilegal.
Malaysia, kata Ahmad, banyak belajar dari pengalaman Indonesia. Melihat langkah Indonesia, ia setuju bahwa IUU Fishing merupakan sesuatu yang perlu diperangi bersama.
Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Osea Naiqamu juga menyatakan dukungannya untuk melawan penangkapan ikan secara ilegal. "Kami berharap Fiji bisa menjadi pembawa pesan bagi pulau-pulau lain terkait dengan ini," ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 90 orang sebagai perwakilan negara dan institusi. Negara yang turut andil ialah Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Uni Eropa, Fiji, Kenya, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Vietnam. Selain itu, hadir pula perwakilan ASEAN, FAO, dan SEAFDEC.
VINDRY FLORENTIN
