Kadin Ajak Saudagar Bugis di Makassar Ikuti Amnesti Pajak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak saudagar Bugis di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

    Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengajak saudagar Bugis mengikuti program tax amnesty yang kini digulirkan pemerintah. Rosan mengatakan program pengampunan pajak, erat kaitannya dengan semangat membangun kampung halaman yang menjadi pedoman pada saudagar Bugis.

    “Saya mengajak para Saudagar Bugis yang berbisnis di berbagai daerah dan mancanegara, mari kita membangun kampung halaman dan negeri kita melalui partisipasi aktif dalam program amnesti pajak,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVI di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti disampaikan dalam keterangan pers, Selasa (26 Juli 2016).

    Pertemuan akbar yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga menampilkan pembicara di antaranya, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesa (Persero) Tbk. Asmawi Syam, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, dan Deputi Menko Maritim Sjafrie Burhanuddin.

    Rosan optimistis, semangat membangun kampung halaman akan mendorong saudagar Bugis yang berbisnis di berbagai penjuru negeri hingga mancanegara untuk menempatkan dananya di dalam negeri agar dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Penempatan dana di dalam negeri, lanjutnya, selain dapat membantu penguatan nilai tukar rupiah, juga akan meningkatkan cadangan devisa, likuiditas perbankan, dan penerimaan negara.

    “Bawalah dana Anda kembali ke Indonesia. Pembangunan di negeri ini membutuhkan dana dalam jumlah besar dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa,” jelas Rosan.

    Dikatakan, kebijakan yang berlangsung hingga Maret 2017, tidak hanya melibatkan kalangan pengusaha besar, tetapi seluruh elemen bangsa yang tercatat sebagai wajib pajak dapat mengikuti program ini, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    “Dana yang dibawa pulang dan dideklarasikan setiap warga negara Indonesia akan dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memperkokoh fundamental ekonomi nasional,” jelas Rosan.

    Disebutkan, potensi dana repatriasi yang bakal dihimpun dari Program Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp1.000 triliun hingga 1 April 2017 dan potensi penerimaan negara sebesar Rp180 triliun.

    Kadin Indonesia, lanjut Rosan, secara berkala mengadakan sosialisasi Program Pengampunan Pajak ke sejumlah daerah di Tanah Air, seperti Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Denpasar (Bali).

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.