TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat menjadi sasaran market bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) untuk mengucurkan kredit guna pengembangan usaha tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memaparkan masyarakat dengan tingkat pendapatan ekonomi rendah merupakan potensi sebagai nasabah kredit usaha mikro dan kecil.
Kredit dengan bunga rendah, katanya, tidak hanya untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, tapi juga dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"BPR dan BKK harus dapat mencari nasabah masyarakat kecil, terutama para pedagang itu merupakan potensi market. Kita harus bisa balapan dengan rentenir yang dengan mudahnya mengeluarkan uang pinjaman langsung dari kantongnya kepada rakyat kecil dan pedagang di pasar," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (25 Juli 2016).
Dia berpendapat paradigma pelaku perbankan harus diubah, termasuk pelaku perbankan BPR dan BK di Jateng yang mestinya fokus menyasar rakyat kecil. Sebab, sebagian besar mereka memiliki keterampilan, alat produksi, serta modal yang terbatas. Sehingga butuh pinjaman kredit dengan bunga rendah untuk membuka ataupun mengembangkan usaha.
Ganjar mencontohkan saat berkunjung berdialog dengan pedagang ayam potong di pasar tradisional. Menurut pedagang tersebut, dengan modal Rp800.000- Rp1 juta dapat mengantongi keuntungan Rp50.000-Rp100.000 per hari. Bahkan ketika ditawari penambahan modal dua kali lipat dari modal semula, keuntungannya menjadi berlipat.
"Mereka mandiri dan orang seperti menurut saya lebih seksi untuk dibantu dengan kredit modal. Mereka tidak pernah berharap mendapat THR atau gaji ke-13," katanya.
Untuk melaksanakan program tersebut, lanjut Ganjar, BPR dan BKK harus menggandeng pihak lain sebagai pendamping. Baik pendamping dari perguruan tinggi, mahasiswa, maupun lembaga swadaya masyarkat (LSM) yang bertugas mendata secara detail target nasabah. Selain itu, fungsi pendamping juga mengedukasi calon nasabah supaya dapat meningkatkan produksi, menjaga kualitas produk, serta pengembangan pemasaran.
Jika itu bisa didorong dan dikoordinasikan bersama, gubernur optimistis dapat mengurangi angka kemiskinan yang mencapai 4,5 juta jiwa atau sekitar 13% total warga Jateng dan tersebar khususnya di 15 kabupaten zona merah. Antara lain Kabupaten Brebes, Kebumen, Blora, Cilacap, Purworejo, Grobogan, dan Pemalang.
