Darmin Minta Instrumen Investasi Tax Amnesty Dipercepat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Darmin Nasution. TEMPO/Frannoto

    Darmin Nasution. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta instrumen investasi untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty segera dipercepat proses persiapannya. Instrumen-instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi hasil tax amnesty itu diharapkan dapat segera terbit dalam waktu dekat.

    "Upaya memperbanyak jumlah instrumen investasi ini sangat penting," ujar Darmin seusai acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemenko Perekonomian yang ke-50 di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu, 24 Juli 2016.

    Darmin mengingatkan, jangan sampai dana repatriasi yang masuk kemudian tak tertampung karena ketidaksiapan atau kurangnya instrumen investasi. "Suplai instrumen investasi sangat bergantung pada pihak swasta," ucapnya.

    Sebab, pemerintah memiliki keterbatasan ketika mengeluarkan instrumen investasi, antara lain, melalui surat berharga negara (SBN). Darmin menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan hal ini.

    Dengan demikian, tutur Darmin, pihak swasta yang ingin menerbitkan instrumen investasi seperti obligasi dan pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO) dapat dipermudah. "Supaya kalau ada yang mengurus penerbitan instrumen bisa diproses lebih cepat daripada biasanya," kata Darmin.

    Darmin berharap pihak swasta dapat tertarik dan terpancing untuk turut berpartisipasi menerbitkan instrumen investasi. "Kita tentu tidak bisa memaksa swasta melakukan itu. Kita hanya tunjukkan ini kesempatan, dan kita akan mempermudah," ucapnya.

    Selain itu, pemerintah akan berupaya memaksimalkan instrumen investasi di proyek-proyek pemerintah dan melalui badan usaha milik negara.

    GHOIDA RAHMAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.