Pemerintah Pastikan Bantuan Kapal Ikan Tepat Sasaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah kapal nelayan bersandar di Pantai Carolina, Padang, Sumatra Barat, 1 Februari 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Sebuah kapal nelayan bersandar di Pantai Carolina, Padang, Sumatra Barat, 1 Februari 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan alat tangkap senilai Rp1,9 triliun tahun ini tepat sasaran. Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar mengatakan instansinya telah mengidentifikasi calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan. Adapun daftar usulan, verifikasi, validasi, dan penetapan calon penerima bantuan akan dibahas lebih lanjut dalam Rakornas Bantuan Sarana Penangkapan Ikan 21-23 Juli 2016.

    "Calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan adalah kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi atau kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki unit usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi. Oleh karena itu, Ditjen Perikanan Tangkap juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM," katanya, Kamis (21 Juli 2016).

    Daftar calon penerima bantuan itu akan dipublikasikan melalui website KKP dan Ditjen Perikanan Tangkap untuk mendapat respons dari berbagai pihak tentang kesesuaian calon penerima.

    Zulficar menyampaikan kapal perikanan yang nantinya diberikan kepada nelayan akan diasuransikan karena telah disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Dia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan oleh penerima untuk meningkatkan produktivitas penangkapan dan mutu hasil tangkapan sehingga pendapatan nelayan meningkat.

    "Selain itu, bantuan sarana penangkapan ikan ini juga diharapkan memperkuat armada perikanan tangkap nasional dengan kapal yang berkualitas dan bersertifikasi," ujarnya. Anggaran bantuan sarana penangkapan ikan senilai Rp1,9 triliun akan dikucurkan dalam bentuk 3.450 kapal dan 14.782 alat penangkap ikan, di luar bantuan premi asuransi senilai Rp250 miliar.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.