BUMN Bisa Serap Dana Repatriasi Tax Amnesty Rp 300 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Rini Soemarno memberi salam kepada wartawan seusai memberikan keterangan terkait masalah Pertamina dengan PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO

    Menteri BUMN Rini Soemarno memberi salam kepada wartawan seusai memberikan keterangan terkait masalah Pertamina dengan PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan perusahaan-perusahaan pelat merah dan para manajer investasi bisa menyerap dana repatriasi hingga Rp 200-300 triliun.

    "Untuk semua instrumen," katanya seusai rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 20 Juli 2016.

    Rini menjelaskan, semua BUMN tengah menawarkan beberapa skema bagi para peserta program amnesti pajak yang ingin merepatriasi asetnya ke Indonesia. Yang pertama, pemerintah akan memanfaatkan bank-bank pemerintah dan manajer investasi yang menjadi gateway untuk menampung dana repatriasi tersebut.

    "Kami menawarkan ditaruh ke kami (BUMN), dikelola oleh manajer investasi kami, yang mana dalam waktu sekarang ini bisa ditaruh dulu di deposito, tabungan, kemudian kami memberikan pilihan-pilihan investasi yang ada di BUMN," ujar Rini. 

    Lebih jauh, Rini mengungkapkan, ada beberapa BUMN yang memiliki proyek-proyek brownfield (yang sudah ada) untuk ditawarkan kepada para peserta amnesti pajak. "Umpamanya Jalan Tol Malang-Pandaan yang sudah selesai dan sudah ada pendapatan. Kami ajak partner sehingga BUMN-nya bisa memanfaatkan dana itu untuk membangun jalan tol lain."

    Selain itu, Rini berujar, terdapat sekuritisasi untuk pembangunan perumahan rakyat. BUMN pun akan menawarkan obligasi dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat. "Ada juga beberapa anak perusahaan BUMN yang akan kami IPO-kan, seperti Tugu Pratama Asuransi dan HK Realty."

    Rini menambahkan, kementeriannya juga akan menawarkan skema yang bisa menarik minat peserta amnesti pajak dengan dana yang tidak terlalu besar, yakni skema di BUMN yang bergerak pada sektor pertanian. "Kami menawarkan untuk investasi di hortikultura, bisa 100 hektare, 500 hektare, dan 1.000 hektare," tuturnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Sandiaga Uno Soal Tenaga Kerja Asing Tak Sebutkan Angka

    Sandiaga Uno tak menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Asing dalam debat cawapres pada 17 Maret 2019. Begini rinciannya menurut Kementerian Ketenagakerjaan.