Indonesia-Korea Selatan Sepakati Program Bangun Desa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia Joko Widodo berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan,  Park Geun-hye jelang melakukan pertemuan di Blue House di Seoul, Korea Selatan, 16 Mei, 2016. Tidak hanya menggelar pertemuan keperintahan, Jokowi juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan dengan komunitas pebisnis di Korsel. REUTERS

    Presiden Indonesia Joko Widodo berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye jelang melakukan pertemuan di Blue House di Seoul, Korea Selatan, 16 Mei, 2016. Tidak hanya menggelar pertemuan keperintahan, Jokowi juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan dengan komunitas pebisnis di Korsel. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk membangun desa bersama-sama.

    "Indonesia memiliki semangat serupa dengan gerakan Saemaul Undong yakni semangat gotong royong. Semangat gotong royong merupakan warisan kearifan lokal bangsa Indonesia, yang menjadi elemen penting dalam kehidupan bernegara Indonesia," ujar Anwar usai acara "Indonesia - Korea Knowledge Sharing Forum in Development and Empowerment of Rural Community", di Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.

    Saemul Undong merupakan gerakan desa baru di Korea Selatan yang dimulai sejak 1970. Anwar menambahkan gerakan tersebut memiliki kesamaan prinsip dengan Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

    Sanusi menjelaskan, Saemaul Undong adalah gerakan swadaya dan kerja sama antarmasyarakat perdesaan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk menentukan jenis pembangunan yang diinginkan desa.

    Menurut dia, semangat yang sama juga dilihat pada tekad pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yang tercermin lewat penyediaan dan penyaluran dana desa.

    "Program masif yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini mengusung prinsip yang mengedepankan masyarakat perdesaan dalam perencanaannya. Secara filosofi, dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan," terang dia.

    Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan kerja sama pembangunan desa sejak Agustus 2015. Sanusi meyakini, kerja sama tersebut akan saling menguntungkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

    "Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan adalah mitra kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mempercepat pembangunan desa-desa kita," terang dia.

    Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika, mengatakan apa yang telah dilakukan Korea Selatan juga telah diterapkan Indonesia sejak lama.

    "Salah satu yang kerap menjadi cerita sukses pemerintahan adalah bagaimana pemerintah memastikan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tercukupi, serta terpenuhi akses permodalan masyarakat. Itu sudah dikerjakan Indonesia sejak pemerintahan sebelumnya hingga sekarang," tutur Erani.

    Salah satu yang baru dilakukan bahwa pemerintah di masa lalu, pembangunan lebih banyak direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah.

    "Tapi sekarang, pembangunan dan pemberdayaan desa kekuatannya digeser oleh desa. Maka baru pertama kali ini dana desa langsung disalurkan ke desa-desa," tukas Erani.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.