TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hasil pembahasan asumsi makroekonomi untuk anggaran 2017 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan target pertumbuhan dan inflasi ditetapkan agar nota keuangan pada masa datang lebih realistis dan kredibel. Situasi mendatang dilengkapi dengan harapan repatriasi yang akan membuat likuiditas lebih longgar, suku bunga bisa turun, dan investasi masuk.
“Realistis dan kredibel jadi pegangan kita. Inflasi bukan hanya moneter, tapi, misalnya, truk tidak bisa bawa tomat karena jembatannya rusak. Ini buat inflasi di tingkat pasar tertangkap dalam inflasi nasional. Bangun infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah,” ucap Suahasil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan sebesar 13.300-3.600 per dolar Amerika Serikat dan inflasi 3-5 persen.
Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti menuturkan target pembangunan rasio gini tahun depan akan ditekan menjadi 0,38 persen, target pengangguran terbuka 5,1-5,4 persen, dan tingkat kemiskinan 9,5-10,5 persen.
Pemerintah menggunakan data badan Pusat Statistik untuk memperoleh data terkini mengenai penduduk miskin, tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga program-program subsidi dan bantuan sosial menjadi tepat sasaran.
“Verifikasi dan validasi data, sehingga menghasilkan data guna kami sepakati untuk program pembangunan, khususnya subsidi dan bantuan sosial,” tuturnya.
