Paul Romer Jadi Ekonom dan Wakil Presiden Senior Bank Dunia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pada Senin (18 Juli 2016) mengumumkan ekonom berkebangsaan Amerika, Paul Romer, akan menggantikan Kaushik Basu sebagai kepala ekonom dan wakil presiden senior Bank Dunia.

    "Kami paling bersemangat dengan komitmen mendalam (Paul Romer) untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakadilan dan menemukan solusi inovatif yang dapat kita ambil untuk mengatasinya," kata Kim dalam sebuah pernyataan.

    Romer saat ini seorang profesor di New York University (NYU) dan direktur Marron Institute of Urban Management NYU. Dengan minat dan pemahamannya dalam pembangunan perkotaan serta ekonomi, Romer membantu membangun Marron Institute of Urban Management dan juga direktur pendiri Proyek Urbanisasi di Stern School of Business NYU.

    Penelitian urbanisasinya baru-baru ini fokus pada banyak cara di mana para pembuat kebijakan di negara berkembang dapat menggunakan pesatnya pertumbuhan kota-kota untuk menciptakan peluang ekonomi dan melakukan reformasi sosial sistemik.

    Dia percaya bahwa pengalaman kota-kota, seperti Hong Kong dan Shenzhen, dapat direplikasi di negara yang ingin melaksanakan reformasi dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Romer juga dikenal sebagai pendukung "teori pertumbuhan endogen", yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari investasi pada manusia sebagai modal, inovasi dan pengetahuan.

    Dia mendirikan sebuah perusahaan rintisan (start-up) Aplia, sebuah perusahaan teknologi pendidikan yang didedikasikan untuk meningkatkan upaya siswa dan keterlibatan kelas.

    Penunjukan Romer mulai efektif pada September tahun ini, kata Bank Dunia. "Posisi ini memberi saya kesempatan unik untuk belajar tentang hal yang paling mempesona saya  - menghasilkan pengetahuan yang berguna dalam arti menghasilkan manfaat pada skala miliaran orang," kata Romer di blog-nya pada Senin, seperti dilaporkan Xinhua.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.