Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembenihan Hortikultura di Jawa Barat Perlu Dikembangkan

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan penandatanganan buku tamu oleh Perdana Menteri Selandia Baru John Key didampingi Ibu Bronagh Key saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Juli 2016. PM John Key bersama Ibu Bronagh Key berkunjung ke Indonesia selama 17-19 Juli 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan penandatanganan buku tamu oleh Perdana Menteri Selandia Baru John Key didampingi Ibu Bronagh Key saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Juli 2016. PM John Key bersama Ibu Bronagh Key berkunjung ke Indonesia selama 17-19 Juli 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat menilai pengembangan penelitian terhadap perbenihan hortikultura di provinsi tersebut masih lemah sehingga menyebabkan kualitas produksi cenderung stagnan.

Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan pengembangan benih hortikultura di Jabar saat ini belum prioritas sehingga kualitas produksi berbagai komoditas masih belum unggul.

"Pengembangan benih hortikultura belum menjadi prioritas sangat terlambat," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (18 Juli 2016).

Di samping itu, regulasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagian besar hanya mengatur soal pengembangan pasar dan pengereman impor. Padahal, di sektor hulu terutama pengembangan benih sangat diperlukan mengingat kualitas produksi bisa menentukan pasar yang lebih luas bahkan daya saing dengan impor.

Oleh karenanya, pemerintah perlu menambah anggaran untuk perbenihan hortikultura kendari aturan mengisyaratkan pembesaran anggaran pada sektor pengembangan pasar. Sebab, apabila tidak ada anggaran yang besar maka kualitas produksi tidak akan maksimal.

Dia juga menyoroti struktur organisasi balai perbenihan hortikultura yang secara kebijakan masih relatif lemah.

"Yang namanya penelitian dan pengkajian terhadap benih relatif lambat dan kurang. Karena pemerintah masih fokus terhadap pengembangan padi, jagung, dan kedelai," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, ujarnya, keinginan Pemprov Jabar dalam mengembangkan pisang di Jabar bagian selatan seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya harus diimbangi dengan politik anggaran yang besar.

Saat ini Pemprov Jabar sedang melakukan pengkajian potensi pengembangan pisang tersebut bersama Unpad.

"Program bisa berhasil apabila selama tidak diklaim milik pemprov, pemkab/kota, tapi harus bersama," katanya.

Dia menjelaskan, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan tersebut termasuk dunia usaha. Sebab, selama ini dunia usaha kurang dilibatkan dalam setiap program yang digulirkan pemerintah.

"Harus dikemas kebersamaan antara pihak termasuk teman pengusaha memiliki."

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

9 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

20 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

23 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

24 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

32 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

35 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

45 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

56 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

17 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

15 Februari 2024

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.