Pembenihan Hortikultura di Jawa Barat Perlu Dikembangkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan penandatanganan buku tamu oleh Perdana Menteri Selandia Baru John Key didampingi Ibu Bronagh Key saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Juli 2016. PM John Key bersama Ibu Bronagh Key berkunjung ke Indonesia selama 17-19 Juli 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan penandatanganan buku tamu oleh Perdana Menteri Selandia Baru John Key didampingi Ibu Bronagh Key saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Juli 2016. PM John Key bersama Ibu Bronagh Key berkunjung ke Indonesia selama 17-19 Juli 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat menilai pengembangan penelitian terhadap perbenihan hortikultura di provinsi tersebut masih lemah sehingga menyebabkan kualitas produksi cenderung stagnan.

    Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan pengembangan benih hortikultura di Jabar saat ini belum prioritas sehingga kualitas produksi berbagai komoditas masih belum unggul.

    "Pengembangan benih hortikultura belum menjadi prioritas sangat terlambat," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (18 Juli 2016).

    Di samping itu, regulasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagian besar hanya mengatur soal pengembangan pasar dan pengereman impor. Padahal, di sektor hulu terutama pengembangan benih sangat diperlukan mengingat kualitas produksi bisa menentukan pasar yang lebih luas bahkan daya saing dengan impor.

    Oleh karenanya, pemerintah perlu menambah anggaran untuk perbenihan hortikultura kendari aturan mengisyaratkan pembesaran anggaran pada sektor pengembangan pasar. Sebab, apabila tidak ada anggaran yang besar maka kualitas produksi tidak akan maksimal.

    Dia juga menyoroti struktur organisasi balai perbenihan hortikultura yang secara kebijakan masih relatif lemah.

    "Yang namanya penelitian dan pengkajian terhadap benih relatif lambat dan kurang. Karena pemerintah masih fokus terhadap pengembangan padi, jagung, dan kedelai," ujarnya.

    Selain itu, ujarnya, keinginan Pemprov Jabar dalam mengembangkan pisang di Jabar bagian selatan seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya harus diimbangi dengan politik anggaran yang besar.

    Saat ini Pemprov Jabar sedang melakukan pengkajian potensi pengembangan pisang tersebut bersama Unpad.

    "Program bisa berhasil apabila selama tidak diklaim milik pemprov, pemkab/kota, tapi harus bersama," katanya.

    Dia menjelaskan, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan tersebut termasuk dunia usaha. Sebab, selama ini dunia usaha kurang dilibatkan dalam setiap program yang digulirkan pemerintah.

    "Harus dikemas kebersamaan antara pihak termasuk teman pengusaha memiliki."

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.