TEMPO.CO, Pekanbaru - Sinarmas Forestry membantu masyarakat Riau beralih usaha dari tani kelapa sawit ke hortikultura melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Untuk program ini, Sinarmas mengucurkan dana hingga US$ 10 juta.
Head of Social & Security Sinarmas Forestry Agung Wiyono mengatakan program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, mengingat komoditas kelapa sawit tak lagi menjanjikan karena harganya yang terus menurun.
"Kami mencari varietas untuk agro forestry yang return-nya bisa lebih tinggi daripada sawit," ucap Agung di Balai Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (BPPM) Sinarmas Forestry, Perawang, Riau, Ahad, 17 Juli 2016.
Menurut Agung, Sinarmas juga mendorong usaha tani sayuran, ternak sapi, dan budi daya lele. "Kami tidak men-driven komoditas apa yang harus mereka tanam. Kami arahkan membangun kecukupan bahan pangan," ujarnya.
Hasil pertanian tersebut diutamakan dipasarkan untuk pemenuhan kebutuhan setiap desa dan distrik Sinarmas Forestry, seperti untuk kebutuhan sehari-hari kontraktor dan pekerja pabrik.
Bentuk bantuan yang diberikan dalam program DMPA adalah permodalan, pelatihan, dan penyuluhan. "Kami juga bantu bibit dan pupuk," tutur Agung.
Perwakilan Social and Security Sinarmas Forestry Jakarta, Jeffri Nurhalim, mengatakan pengembangan ekonomi kerakyatan dalam DMPA juga penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan pada waktu mendatang.
Saat ini konsesi dan kawasan pabrik milik Sinarmas berhubungan dengan sekitar 700 desa di Sumatera dan Kalimantan. "Masih ada tebas-bakar untuk pembebasan lahan. Kemiskinan juga masih ada di desa-desa itu," ucap Jeffri.
Jadi, ujar Jeffri, pihaknya kemudian menggabungkan konsep perhutanan dengan pertanian dalam satu area. "Kami ingin mendukung produktivitas masyarakat, agar mereka dalam mengelola lahan lebih bertanggung jawab."
Jeffri berharap program ini juga dapat mencegah konflik yang ada antara masyarakat dan perusahaan. "Kami mau hubungan yang harmonis dan sustain," tuturnya.
Dalam implementasi program DMPA, Sinarmas bekerja sama dengan lembaga-lembaga desa, seperti kelompok usaha tani, koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes).
Sinarmas Forestry menargetkan dapat mengimplementasikan program ini di 500 desa di Sumatera dan Kalimantan hingga tahun 2020. Menurut Jeffri, terdapat indikator yang menentukan desa tersebut masuk prioritas DMPA. "Kami lihat time series kebakaran hutan di desa itu—semakin tinggi risikonya, kami prioritaskan."
GHOIDA RAHMAH