Pemerintah Bahas Moratorium Izin Perkebunan Kelapa Sawit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perkebunan kelapa sawit dan permukiman terlihat dari udara di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, 29 April 2015. Hasil penelitian terbaru Walhi menunjukkan lahan gambut seluas 914.067 hektare hilang dalam tiga tahun selama kebijakan moratorium kehutanan di Indonesia. ANTARA/FB Anggoro

    Perkebunan kelapa sawit dan permukiman terlihat dari udara di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, 29 April 2015. Hasil penelitian terbaru Walhi menunjukkan lahan gambut seluas 914.067 hektare hilang dalam tiga tahun selama kebijakan moratorium kehutanan di Indonesia. ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi Perspektif Substansi Rancangan Penundaan (Moratorium) Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta. Beberapa menteri hadir dalam rapat tersebut.

    Menteri yang hadir antara lain Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

    "Kami akan membahas izin moratorium," kata Menteri Ferry di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2016.

    Pemerintah berencana menerapkan penghentian sementara (moratorium) penerbitan izin baru untuk pembukaan lahan kelapa sawit dan tambang. Kelestarian lingkungan menjadi dasar utama pertimbangan moratorium.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.