Pertamina Percepat Realisasi Proyek Listrik Panas Bumi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahedong, Manado. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahedong, Manado. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) melakukan berbagai upaya untuk mempercepat realisasi proyek-proyek panas bumi mulai dari pemboran hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

    "Saat ini semua sedang dikerjakan. Bahkan kami sampai menggunakan delapan rig pemboran dan membangun empat PLTP secara bersamaan, sepertinya kami sudah full speed," ujar Sekretaris Perusahaan PGE Tafif Azimudin di Jakarta, Rabu (13 Juli 2016).

    Hingga akhir 2016, kapasitas terpasang PLTP yang dikelola PGE menjadi 542 megawatt (MW) dengan masuknya tambahan 105 MW dari tiga pembangkit, yakni PLTP Ulubelu Unit 3 berkapasitas 55 MW, PLTP Lahendong Unit 5 berkapasitas 20 MW, dan PLTP Karaha Unit 1 berkapasitas 30 MW.

    "Untuk merealisasikan tiga proyek PLTP tersebut, Pertamina telah mengeluarkan investasi hingga 525 juta dolar AS," jelas Tafif.

    PGE pada 2017 juga akan menjadi perusahaan yang mengelola PLTP dengan total kapasitas terbesar, yakni 677 MW. Total investasi yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan PLTP dengan kapasitas tersebut ditaksir mencapai 5 miliar dolar AS. "Kami juga menyiapkan 2,5 miliar dolar untuk meningkatkan lagi kapasitas PLTP menjadi 907 MW pada 2019," katanya.

    Menurut dia, secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam merealisasikan proyek-proyek panas bumi. Namun PGE menemui kendala pada proyek Lumutbalai, Lampung. Lokasi yang direncanakan dibangun konstruksi PLTP setelah dibuka ternyata merupakan zona patahan yang sangat berpotensi longsor sehingga menghambat kemajuan proyek.

    "Selain itu, terjadinya bencana longsor di Hululais, Bengkulu yang merusakkan tiga sumur. Tentu ini akan memundurkan realisasi proyek," katanya.

    Sementara itu, lanjut Tafif, untuk harga jual listrik panas bumi, saat ini sudah ada head of agreement (HoA) antara PT PLN (Persero) dan PGE. Namun, harga tersebut belum aplikatif karena masih diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai syarat untuk adendum kontrak dengan PLN.

    Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saefulhak mengatakan selain menjadi pengembang panas bumi terbesar, PGE juga menjadi perusahaan yang paling besar komitmennya untuk membangun PLTP hingga 2025. "Terbukti proyek-proyeknya di sembilan lokasi, mulai dari eksplorasi, eksploitasi dan kontruksi," tegas Yunus.

    Ketua Masyarat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma menambahkan kendala utama dalam pengembangan proyek panas bumi masih tetap dari aspek bisnis, yakni pada umumnya soal perjanjian jual beli atau power purchase agreement (PPA) belum diterima (acceptable) oleh PLN dan pengembang panas bumi.

    "Pengembang berharap dapat harga yang sesuai keekonomian sebagaimana ketentuan Permen ESDM tentang harga panas bumi, tetapi belum dapat diterima PLN sebagai pembeli," katanya.

    Menurut Surya Darma, pemerintah seharusnya konsisten menerapkan peraturan tentang harga jual listrik panas bumi. Selain itu, perizinan-perizinan yang masih panjang sedapat mungkin diperpendek. "Hal ini untuk memberikan kepastian usaha dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).