21 Alasan Undang-Undang Tax Amnesty Bakal Digugat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). TEMPO/Dinul Mubarok

    Ilustrasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) berencana mengajukan gugatan atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA). Pengajuan judicial riview atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi akan dilayangkan saat UU TA berlaku mengikat.

    "Selambat-lambatnya gugatan akan diajukan pada 29 Juli 2016," katanya di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu, 10 Juli 2016. Sugeng mengatakan pihaknya memiliki 21 alasan untuk menggugat Undang-undang yang baru disahkan pada 28 Juli 2016 tersebut. Menurut dia, Undang-undang Tax Amnesty patut digugat lantaran:

    1. Merupakan praktek legal pencucian uang.
    2. Merupakan karpet merah bagi pengemplang pajak
    3. Merupakan prioritas terhadap penjahat kerah putih
    4. Memberikan diskon habis-habisan terhadap pengemplang pajak
    5. Menggagalkan program whistleblower
    6. Menabrak prinsip keterbukaan informasi
    7. Dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan
    8. Tidak akan efektif seperti pengampunan pajak yang berlaku pada 1964 dan 1986
    9. Menghilangkan potensi penerimaan negara
    10. Merupakan penghianatan terhadap warga miskin
    11. Mengajarkan rakyat untuk tidak taat pajak
    12. Memarjinalkan pembayar pajak yang taat
    13. Pajak bersifat memaksa
    14. Aneh bin ajaib karena hanya berlaku satu tahun
    15. Pengesahan UU Tax Amnesty memposisikan Presiden dan DPR sebagai pelanggar konstitusi
    16. Menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum
    17. Mengintervensi San menghancurkan proses penegakan hukum
    18. Cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak
    19. Melumpuhkan institusi penegak hukum
    20. Diduga sebagai pesanan pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif bagi pengemplang pajak
    21. Membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.