Kadin: Brexit Pengaruhi Perjanjian Perdagangan Bebas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa berteriak setelah melihat hasil penghitungan suara referendum Uni Eropa di Sunderland ditutup di London, Inggris, 23 Juni 2016. REUTERS/Toby Melville

    Sejumlah anggota yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa berteriak setelah melihat hasil penghitungan suara referendum Uni Eropa di Sunderland ditutup di London, Inggris, 23 Juni 2016. REUTERS/Toby Melville

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter mengatakan hasil referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa tak berdampak langsung terhadap Indonesia. Namun hasil tersebut mengancam perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa (UE).

    Chris mengatakan Indonesia baru saja menginisiasi perjanjian Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) dengan Uni Eropa. "Dengan adanya Brexit, negosiasi pasti akan sulit," kata Chris di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2016.

    Menurut Chris, negara UE pasti akan berhati-hati setelah kejadian tersebut. Perjanjian yang awalnya ditargetkan rampung 1-2 tahun, Chris memprediksi, tak akan tercapai. "Mungkin 4-5 tahun baru bisa terlaksana," kata dia.

    Chris mengatakan CEPA sangat penting untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Sebab, selama ini ekspor terhambat oleh banyaknya regulasi. Dengan CEPA, ekspor Indonesia diharapkan lebih mudah masuk.

    Meski mengancam perjanjian perdagangan, Chris mengatakan Inggris bisa menjadi pasar tersendiri bagi Indonesia setelah keluar dari UE. Indonesia harus segera memanfaatkan momentum tersebut. "Inggris pasti haus mencari pasar baru," kata Chris

    Chris mengatakan pasar ekspor Inggris sebesar 65 persen berada di negara-negara Uni Eropa. Menurut dia, Inggris akan kehilangan pasar setelah keluar dari Uni Eropa. "Mereka pasti butuh outlet baru," kata dia.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.