TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani karet. Saat harga karet remah (crumb rubber) sedang tertekan, Gapkindo berharap pemerintah bisa membantu agar industri karet dan petani bisa bertahan.
Ketua Umum Gapkindo Munarji Soedargo mengatakan salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah ialah tidak memungut pajak pertambahan nilai (PPN) petani karet. "Produk petani kena PPN 10 persen. Memberatkan petani," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.
Kendati sulit menghapus pajak penghasilan petani karet karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung, Munarji menyatakan, penundaan pungutan akan meringankan petani. Di sisi lain, pemerintah masih bisa mengejar PPN setelah produk karet diproduksi menjadi produk lainnya. Karena itu, Gapkindo meminta PPN hasil pertanian dan perkebunan bisa ditinjau kembali. "PPN-nya tetap ada, tapi tidak dipungut," ucapnya.
Baca: 20 BUMN Ini Akan Terima PMN Rp 44,38 Triliun
Menurut Munarji, Presiden Joko Widodo sudah memahami keinginan Gapkindo. Pemerintah diharapkan bisa memberikan jalan keluar agar industri karet nasional bisa bertahan di tengah menurunnya harga komoditas, terutama karet. "Saran kami tadi diterima," kata dia.
Munarji menerangkan harga karet di pasar internasional pernah menyentuh angka tertinggi US$ 5,3 per kilogram pada 2011. Namun pada awal 2016, harga karet anjlok ke posisi US$ 1 per kilogram. Penurunan harga itu memberatkan dan bisa melemahkan motivasi petani bila harga tidak kembali normal.
Simak: Aturan THR bagi Pegawai Non-PNS di Lembaga Non-Struktural
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima perwakilan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membicarakan beberapa hal, salah satunya ialah harga karet yang terus merosot. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Negara Pratikno ikut mendampingi Presiden Jokowi.
ADITYA BUDIMAN
