TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan data yang benar dan tervalidasi. “Sehingga dasar keputusan pemerintah untuk mengimpor atau tidak benar-benar valid,” kata anggota IV BPK, Rizal Djalil, di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.
Rizal mempertanyakan penggunaan data lapangan dari kantor-kantor dinas yang berkepentingan dengan prestasi dianggap sebagai data akurat. “Kami dengar BPS ambil data itu kan, itu yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan BPS.”
Menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, data adalah basis dari anggaran. Karena itu, penyajian data yang akurat sangat penting.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data BPS. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait.
Di era otonomi daerah seperti sekarang, kata Viva, posisi kepala dinas di pemerintah daerah kerap digunakan untuk posisi tawar dalam pilkada. Karena itu, ia menganggap data BPS yang didapat dari mereka wajar dipertanyakan.
BPK mengadakan pertemuan koordinasi dengan tema Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan Dalam Negeri vs Impor. Acara itu dihadiri oleh anggota IV BPK, Rizal Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan ekonom senior Indef, Bustanil Arifin.
DIKO OKTARA
