Lahan Kilang Pertamina-Rosneft Gunakan Tanah Reklamasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto (kiri), saat meninjau fasilitas pengolahan kilang minyak Kasim RU VII, Kabupaten Sorong, Papua Barat, 1 Mei 2016. Unit produksi dan pengolahan fasilitas kilang minyak Kasim, Sorong, milik Pertamina (persero) tengah melakukan upaya intesif untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 10.000 barel per hari. TEMPO/Imam Sukamto

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto (kiri), saat meninjau fasilitas pengolahan kilang minyak Kasim RU VII, Kabupaten Sorong, Papua Barat, 1 Mei 2016. Unit produksi dan pengolahan fasilitas kilang minyak Kasim, Sorong, milik Pertamina (persero) tengah melakukan upaya intesif untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 10.000 barel per hari. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Tuban - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan lahan yang diperlukan untuk kilang kerja sama Pertamina-Rosneft seluas 340 hektare. Lahan itu berada pinggir pantai utara daerah Wadug dan Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. "Lahan 340 hektare itu milik Perhutani," kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Senin, 20 Juni 2016.

    Selain itu, kilang minyak itu juga membutuhkan luas lahan tambahan seluas 60 hektare hingga 70 hektare. Hanya saja, lahan tambahan itu belum jelas akan diperoleh dari mana. "Masih koordinasi dengan pemerintah pusat," katanya.

    Meski begitu, untuk masalah perizinan semuanya sudah dikoordinasikan dengan baik. Hanya tinggal beberapa persetujuan kontrak perjanjian kerja sama antara Pertamina dengan Rosneft dan mematangkan Detail Engineering Desain. "Rencananya beroperasi 2019," katanya.

    Dengan adanya kilang minyak baru di Tuban, Soekarwo berharap untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak tidak perlu lagi impor dari Singapura. "Karena kapasitasnya produksi minyaknya hingga 300 ribu lebih barel per hari," kata Soekarwo.

    Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein mengatakan untuk menyediakan kekurangan lahan seluas 60 hingga 70 hektare masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Tapi, rencananya kekurangan lahan itu akan didapat dari reklamasi pantai.
    "Mungkin bisa juga dari pembebasan lahan sekitarnya," katanya.

    Menurutnya pelaksanaan pembangunan fisik kontruksinya akan berlangsung pada akhir tahun 2017. Ini karena masih ada studi-studi kelayakan pembangunan kilang minyak yang harus diselesaikan Pertamina sepanjang tahun 2016 hingga awal 2017. "Selesai pembangunan fisiknya diperkirakan tahun 2019," katanya

    Dia berharap keberadaan kilang minyak itu akan menambah pemasukan pajak yang diterima oleh Kabupaten Tuban. "Mungkin ada tambahan pemasukan dari pajak refinery nya," kata Noor.

    Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Chief Executive Officer Rosneft Igor Sechin menghasilkan kerja sama pada sektor energi. Pertemuan di Hotel Radisson Blu, Sochi, Korea Selatan, itu berlangsung pada Jumat, 20 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap Rosneft bisa bekerja sama dengan PT Pertamina dan diharapkan membantu pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.?

    Dalam rilis yang diterima Tempo, total investasi yang disiapkan Rosneft mencapai US$ 13 miliar. Sedangkan kapasitas produksi minyaknya sebanyak 320 ribu barel per hari. Tak hanya itu, perusahaan minyak terbesar milik pemerintah Rusia tersebut juga berkomitmen agar Pertamina ikut serta dalam penambangan minyak di Rusia. Tujuannya untuk dibawa ke Indonesia sebagai cadangan minyak nasional.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan kedua negara sudah melakukan pembicaraan mendalam. "Rosneft berkomitmen Pertamina bisa berpartisipasi di ladang-ladang minyak di Rusia," tuturnya.

    Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan studi kelayakan terhadap ladang-ladang minyak Rusia. Menurut Rini, secara keseluruhan, potensi ladang minyak milik Rusia mencapai 200 juta barel. Ia berharap dalam sehari setidaknya 35 ribu barel bisa diserap.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.