Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Tak Tergantung Impor Ikan

image-gnews
Pekerja melakukan perbaikan kapal nelayan di Muara Baru, Jakarta, Selasa (26/7). Kondisi prima kapal, sangat membantu para nelayan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan di laut. TEMPO/Subekti
Pekerja melakukan perbaikan kapal nelayan di Muara Baru, Jakarta, Selasa (26/7). Kondisi prima kapal, sangat membantu para nelayan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan di laut. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) atau impor ikan masih banyak diajukan oleh para pelaku industri perikanan kepada  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tercatat, pada periode Januari-Maret 2016 IPHP berjumlah 29.035 ton, dengan realisasi impor sebesar 11.460 ton.

Kebijakan pemerintah yang memberikan izin impor untuk sejumlah jenis ikan, dianggap sebagai solusi jangka pendek dan tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Impor ini solusi jangka pendek, jangan sampai mendorong ketergantungan dan menciderai harga pasar," ujar Arif Satria Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam diskusi, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.

Baca Juga: Impor Ikan Terjadi Akibat Banyak Regulasi Menghambat 

Hingga April 2016, bersasarkan data dari KKP, IPHP telah diberikan kepada 167 perusahaan importir. Yakni, industri pengalengan (27,25 persen), re-ekspor (45,33 persen), pemindangan (17,66 persen), fortifikasi (0,41 persen), horeka dan pasar modern (6,46 persen), kemudian  umpan (2,90 persen).

Arif menambahkan keran impor harus dibatasi dengan syarat dan kondisi khusus yang memprioritaskan produksi ikan dalam negeri. "Misalnya impor jika ketersediaan ikan sejenis tidak mencukupi," katanya.

Arif  mengaku miris mengetahui daftar negara-negara pemasok impor ikan Indonesia. "Kita sedih masak impor ikan kembung misalnya harus dari Arab Saudi, Yaman, bahkan Malaysia," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berita Menarik: 10 Jenis Ikan yang Paling Banyak Diimpor Indonesia

Arif  meminta pemerintah harus mengkaji dan memeriksa DNA atau asal ikan impor tersebut. "Impor juga harus cek lagi, jangan-jangan asalnya dari kita."

Untuk mengatasi problem impor ikan, Arif mengatakan dibutuhkan solusi percepatan sistem logistik ikan dan rantai dingin. Ada kebutuhan membangun cold storage berantai untuk menyimpan suplai ikan dalam negeri. "Misal di timur Indonesia over supply, bisa disimpan dulu nanti kalau ada daerah yang kekurangan didistribusikan, semacam bulog perikanan," katanya.

Langkah ini juga diharapkan dapat mengatasi disparitas harga hasil perikanan akibat kurangnya suplai atau distribusi ikan yang tidak merata. Oleh karena itu, untuk mendukung langkah-langkah tersebut, menurut Arif dibutuhkan roadmap industri perikanan dan kelautan Indonesia yang jelas dan terukur. "Jadi ada kesamaan persepsi kalau roadmapnya clear."

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Kuda Nil Kerdil, Satwa Langka yang Hanya Tersisa Dua Ribu Ekor di Alam

3 hari lalu

Induk kuda nil membawa anaknya menuju kolam, untuk diperkenalkan kepada sejumlah anggota kelompok kuda nil. Namun naas bayi kuda nil diserang oleh sejumlah kuda nil dewasa, binatang ini dikenal sebagai salah satu hewan paling agresif. Zimbabwe, 10 Agustus 2015. Dailymail
Mengenal Kuda Nil Kerdil, Satwa Langka yang Hanya Tersisa Dua Ribu Ekor di Alam

Kelahiran bayi kuda nil kerdil di Yunani mendatangkan harapan bagi spesies langka tersebut.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

10 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

10 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyirami pohon kelapa genjah yang ditanamnya di lahan pertanian Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah menargetkan penanaman satu juta batang kelapa genjah di beberapa daerah di Indonesia dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya membangun ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

Target swasembada padi, jagung, kedelai melalui program UPSUS Pajale, swasembada gula, sebagai program pangan Jokowi. Guru besar IPB sebut gagal semua


KPK Cekal Sekjen DPR Indra Iskandar ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Korupsi Rumah Dinas, Ini Profilnya

21 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
KPK Cekal Sekjen DPR Indra Iskandar ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Korupsi Rumah Dinas, Ini Profilnya

Penyidik KPK cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 orang lainnya ke luar negeri terkait dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR.


Prodi Ilmu Biomedis IPB University Buka Jalur SNBP dan SNBT untuk 50 Mahasiswa

23 hari lalu

Gedung Rektorat IPB University di kampus IPB Dramaga Bogor /ANTARA
Prodi Ilmu Biomedis IPB University Buka Jalur SNBP dan SNBT untuk 50 Mahasiswa

Keunggulan Biomedis yang diusung IPB University adalah pengembangan biomedis melalui pendekatan one health.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.