TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan asumsi dasar makro di sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan asumsi itu sudah diajukan kepada Badan Anggaran DPR.
Ia menjelaskan, asumsi makro ESDM untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 yang diberikan kepada Banggar antara lain ICP sebesar US$ 45 per barel, lifting minyak bumi 820 ribu barel per hari (bph), subsidi listrik tetap Rp 38,39 triliun, tidak ada kenaikan tarif listrik 900 volt ampere (VA), dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar Rp 500 per liter.
Ia mengatakan, karena DPR mempunyai hak anggaran belanja dan Komisi VII berwenang memutuskan asumsi makro, pemerintah akan menghormati keputusan yang diambil. "Kami menunggu saja," kata Sudirman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.
Menurut Sudirman, pemerintah masih membahas pengalihan subsidi bagi golongan rumah tangga 900 VA ke 1.300 VA. Sejauh ini, pemerintah sudah selesai melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA. Ia menuturkan tidak semua rumah tangga di kategori 900 VA tergolong orang miskin. Pemerintah juga belum memutuskan kapan pembahasan pengalihan subsidi.
Dari hitung-hitungan Kementerian Energi, bila subsidi melewati 1 Juli mendatang, akan terjadi pembengkakan anggaran sebesar Rp 20,65 triliun. Jika terus mundur hingga Agustus 2016, pembengkakan mencapai Rp 21,91 triliun. Jika berlaku pada tahun depan, pembengkakannya bertambah hingga Rp 25,35 triliun.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebelumnya menargetkan pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA akan dilakukan Juli mendatang. Dia menuturkan terdapat 18 juta rumah tangga pengguna listrik 900 VA yang akan mengalami penyesuaian.
Sedangkan untuk subsidi solar, Sudirman tidak menjamin ada penurunan. Perhitungan Pertamina bahwa subsidi solar Rp 500 per liter memungkinkan harga solar hingga akhir tahun ini tidak akan naik. "Kalau tidak naik, belum tentu turun," ucapnya.
ADITYA BUDIMAN
